KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN SECARA ONLINE�

Amelia

Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia

[email protected]

Abstrak:

Kemajuan teknologi telah membawa perubahan dan pergeseran yang cepat dalam suatu kehidupan tanpa batas. Kemajuan juga telah melahirkan keresahan-keresahan baru dengan munculnya kejahatan yang canggih dalam bentuk cybercrime. Penipuan secara online adalah suatu bentuk kejahatan dengan menggunakan teknologi informasi dalam melakukan perbuatannya. Selalu ada korban yang dirugikan dalam setiap kasus penipuan, sehingga kasus penipuan online telah diatur di dalam KUHP dan UU ITE. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) Pengaturan hukum terhadap tindak pidana penipuan secara online dalam perspektif hukum pidana di Indonesia (2) Upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana penipuan secara online. Tipe penelitian ini adalah penelitian normatif. Jenis data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dengan penelitian kepustakaan dan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif yang disajikan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pengaturan hukum terkait penipuan online dapat diakomodasi melalui pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2) Upaya penanggulangan dilakukan dengan cara preventif (non penal) dan represif (penal). Upaya preventif lebih fokus pada meminimalisir agar tidak terjadi tindakan penipuan secara online dengan melibatkan berbagai lembaga.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penipuan, Transaksi Online

Abstract:

Advances in technology have brought changes and rapid shifts in a life without limits. The progress also has spawned new concerns with the advent of sophisticated crime in the form of cybercrime. Online fraud is a form of crime by using information technology in carrying out its actions. There are always victims who are injured in every fraud case, so the online fraud case has been regulated in the Criminal Code and ITE law. The aim of this research is to describe (1) Legal arrangements for online fraud in the perspective of criminal law in Indonesia (2) Effort to overcome the occurrence of online fraud. This type of research is normative and empirical research. The type of data used consist of primary and secondary legal material obtained by library research and analyzed using a qualitative approach that is presented in a descriptive form. The result showed that (1) legal arrangement related to online fraud can be accommodated through Article 378 of the Criminal Code and Article 28 paragraph (2) of Law 19 of 2016 concerning Amendments to Law 11 of 2008 on Electronic Transaction Information. (2) Countermeasures are carried out by means of preventive (non-penal) and repressive (penal). Preventive efforts are more focused on minimizing the occurrence of online fraud by involving various institutions.

Keywords: Fraud, Crime, Online Transaction

����� �

Pendahuluan

Semakin� berkembangnya era teknologi dan globalisasi saat ini menjadi pendorong berkembangnya teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi ini telah merebak di seluruh dunia, tidak hanya di negara- negara maju tetapi mencapai negara berkembang termasuk Indonesia. Hal tersebut menjadikan teknologi informasi memiliki kedudukan penting bagi kemajuan suatu negara. Kebutuhan masyarakat di dunia juga semakin berkembang sehingga teknologi informasi memegang peranan penting di masa kini maupun di masa yang akan datang. Teknologi informasi membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia khususnya Indonesia (Budi Agus Riswandi, 2003:1) .

Teknologi informasi dianggap sangat penting dalam memacu pertumbuhan kepentingan dunia khususnya di bidang ekonomi. Hal ini karena dengan berkembangnya teknologi informasi dapat menciptakan kemudahan di berbagai aspek terutama dalam transaksi bisnis seperti perdagangan secara online. Memanfaatkan media elektronik untuk melakukan perdagangan sering disebut dengan electronic commerce atau disingkat e-commerce. Suhariyanto menjelaskan bahwa e-commorce merupakan kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, layanan provider dan pedagang perantara melalui jaringan

internet dan komputer (Budi Suhariyanto, 2012:48).

Hal ini berhasil menjadi pemicu perubahan tatanan kebutuhan hidup masyarakat di bidang ekonomi maupun sosial.Perkembangan teknologi informasi juga memberikan dampak lain seperti munculnya kejahatan baru yang sering kita sebut dengan cybercrime. Definisi tentang cybercrime lebih bersifat pada kejahatan umum yang memiliki karakteristik dilakukan oleh pihak- pihak yang menguasai penggunaan teknologi informasi seperti internet dan seluler. Salah satu tindakan kejahatan dengan memanfaatkan media online yaitu penipuan.

Penipuan via online merupakan suatu bentuk kejahatan yang menggunakan fasilitas teknologi dalam setiap perbuatannya. Prinsip pada penipuan secara online sama dengan penipuan biasa atau konvensional, dimana setiap kasus penipuan pasti terdapat korban yang dirugikan dan pihak lainnya diuntungkan secara tidak sah. Perbedaan antara penipuan online dengan konvensional yaitu penggunaan sistem elektronik (perangkat telekomunikasi, internet

komputer). Secara hukum, baik penipuan secara online maupun konvensional dapat diperlakukan sama sebagai delik konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Secara umum pengaturan suatu tindak pidana penipuan terdapat dalam Pasal 378 KUHP. Pasal ini tidak spesifik mengatur tentang penipuan dalam online, melainkan mengatur penipuan secara keseluruhan (dalam bentuk pokok). Pasal 378 KUHP mengatur tentang tindakan yang dimaksudkan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menggunakan nama atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau dengan kebohongan untuk menyerahkan sesuatu yang bernilai kepadanya, maka diancam karena melakukan tindakan penipuan dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun. Secara khusus tindak pidana kejahatan yang berkaitan dengan Informasi dan Transaksi Elektronik telah diatur melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya UU ini diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian disebut Perubahan UU ITE. Dalam UU ITE tidak dijelaskan secara spesifik mengenai penipuan, hal ini dapat dilihat dengan dari tidak adanya penggunaan proposisi �penipuan� di dalam pasal-pasalnya. Pengaturan tentang larangan penyebaran berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen dikelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) yang cenderung dekat sekali dengan dimensi tindak pidana penipuan dan perlindungan terhadap konsumen (Anton Hendrik S,2019: 67).

Tindak pidana penipuan erat kaitannya dengan perlindungan konsumen. Perlindungan yang diberikan Pasal 28 ayat (1) hanya kepada pihak yang merugi yang memiliki kedudukan sebagai konsumen. Manakala yang mengalami kerugian tidak memiliki kedudukan sebagai konsumen atau berada di luar hubungan produsen dan konsumen, Pasal 28 ayat (1) tidak dapat dikenakan (Anton Hendrik S,2019:67).

Menurut Hendrik S tidak ada hubungan langsung antara UU ITE dengan Undang-undang No. 8 Tahun

1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen). UU Perlindungan Konsumen lebih mengatur kewajiban dan larangan bagi pelaku usaha dalam langka melindungi hak-hak konsumen. Larangan dan ancaman pidana yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen bukan yang terkait langsung dengan penipuan. Pasal ini berguna ketika pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban �administratif� dan melanggar larangan, sehingga dapat dikenakan ketentuan pidana yang diancam dalam UU Perlindungan Konsumen.

Hak masyarakat atas rasa aman dan terlindungi tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28G ayat (1) yang menerangkan.�Setiap orang berhak atas

�perlindungan diri pribadi, keluarga,

�kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang

�merupakan hak asasi�

�Menurut teori atau paham negara hukum (rechtstaat), negara harus menjamin persamaan setiap warga negara termasuk kemerdekaan menggunakan hak asasinya. Atas dasar hal tersebut, negara hukum tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya dan kekuasaannya harus dibatasi, demikian juga warga negara dibatasi dalam penggunaan hak asasinya dengan hukum sebagai sarananya (M. Arif Amarullah, 2007:2). Dalam suatu negara hukum, kedudukan dan hubungan warga negara dengan negara dalam kondisi keseimbangan, sama-sama memiliki hak yang dilindungi oleh hukum dan sama-sama dibatasi oleh hukum. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, menyatakan bahwa. Negara Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan tersebut merupakan landasan bagi arah politik hukum dalam pembangunan hukum nasional negara untuk selalu memberikan pelayanan publik, sehingga sampai saat ini orang bertumpu pada kata segenap bangsa sebagai asas tentang persatuan seluruh bangsa Indonesia. Selain itu, kata melindungi mengandung asas perlindungan hukum pada segenap bangsa Indonesia, tanpa terkecuali, sehingga negara turut andil dalam upaya mengangkat harkat dan martabat manusia sebagai wujud dari perlindungan hukum. Pasal ini dapat dihubungkan dengan pasal-pasal mengatur tindak pidana penipuan dengan menggunakan media online (Hendy Sumadi, 2015:181).

Berdasarkan Kaspersky Lab di 26 (dua puluh enam) negara, Indonesia merupakan salah satu negara dengan korban penipuan online terbesar di dunia. Tercatat sebanyak 26 persen konsumen di Indonesia pernah menjadi korban penipuan secara online. Kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah korban penipuan online terbesar di dunia (Iskandar, http://m.luputan6.com/tekno/ read/2883901/26 akses 28 Agustus 2019 ).

Memerangi tindak pidana kejahatan online telah menjadi tujuan utama bagi agen-agen penegak hukum dan intelijen baik nasional maupun internasional tak terkecuali para praktisi bisnis, pelanggan sampai ke end-user. Kebutuhan masyarakat pengguna internet terhadap rasa aman dan terlindungi merupakan salah satu hak asasi yang harus diperoleh atau dinikmati setiap orang.

Pemerintah dalam kondisi berkontribusi dalam memberikan rasa aman dalam transaksi online. Melalui Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), pemerintah mengatur setiap pelaku usaha yang bergerak di sektor e-commerce agar melakoni sertifikasi. Poin utama dari sertifikasi ini adalah mengatur mengenai data center perusahaan e- commerce yang harus berlokasi di Indonesia. Perusahaan e-commerce juga harus menggunakan domain asli Indonesia yaitu (dot)id. kebijakan tersebut diklaim agar memudahkan penelusuran, ketika terjadi kejahatan cyber atau penipuan dalam transaksi internet. Aturan ini digunakan untuk mencegah dalam perdagangan secara online, sehingga masyarakat semakin percaya dengan industri e-commerce (Ardyan Mohamad,https://www.merde ka.com/uang/cara-pemerintah-minimal isirpenipuan-bisnis-online.html akses 5 September 2019).

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum Undang-Undang, dimana tingkat keberhasilannya tergantung kepada para penegak hukum dalam menangani suatu kasus dalam tahap penyelidikan dan penyidikan. Penggunaan Undang-Undang dapat menjerat pelaku secara sah yang telah terbukti bersalah telah melakukan kejahatan.Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang perlu dikaji peneliti, ialah sebagai berikut:

2.Rumusan Masalah

1.Bagaimana hukum mengatur tindak pidana penipuan secara online, dan apa dampak serta tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap kasus penipuan ini di era digital?

��

Metode

Tipe dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif yang fokus pada upaya dan faktor pencegahan masalah penipuan online dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sifat dari penelitian ini deskriptif analitis, yaitu untuk memberikan gambaran secara objektif tentang masalah yang diteliti.

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan- catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum sekunder terdiri dari publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen- dokumen resmi meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum dan jurnal hukum.

Teknik Pengumpulan Data

Data diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan (library research) atau disebut juga dengan studi dokumen yang meliput bahan hukum primer dan sekunder. Studi kepustakaan yang dimaksud dalam riset ini diterapkan dengan mempelajari dan menganalisis secara sistematis bahan- bahan kepustakaan yang diperlukan guna dapat memecahkan dan menjawab permasalahan pada penelitian yang dilaksanakan.

Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan deskriptif analisis, maka analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan dan menggambarkan dan menjelaskan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian (Zainuddin Ali, 2010:107).

Hasil dan Pembahasan

Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penipuan secara Online dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia

Pengaturan tentang penipuan secara online sangat diperlukan untuk melindungi masyarakat yang melakukan transaksi online. Masyarakat atau konsumen yang melakukan transaksi dan mengalami penipuan dapat menimbulkan kerugian secara materiil dan menguntungkan pihak yang melakukan kejahatan.Penipuan secara online masuk ke dalam kelompok kejahatan illegal contents tentang penyalahgunaan teknologi informasi. Illegal contents merupakan suatu kejahatan yang memasukkan informasi atau data yang tidak benar ke dalam Internet, selain itu informasi yang disajikan juga tidak etis dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum (Sigid Suseno, 2012:172).

Penipuan online didefinisikan menurut Bruce D. Mandelblit merujuk pada jenis penipuan dengan menggunakan media internet seperti ruangan chat, pesan elektronik, atau website dalam melakukan transaksi penipuan dengan media lembaga- lembaga keuangan seperti bank atau lembaga lain yang ada hubungan tertentu (Masukan dan Wiwik Meilararti, 2017:44). Hal ini mengindikasikan bahwa penipuan online merupakan penipuan yang menggunakan perangkat lunak dan akses internet dalam melakukan tindakannya menipu korban yang bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri (Sigid Suseno, 2012:171).

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang- undang 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) tidak secara langsung mengatur mengenai tindak pidana penipuan secara online. Dalam hal ini tidak terdapat proposisi �penipuan� dalam pasal-pasalnya. Ada pengaturan mengenai larangan penyebaran berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen, yaitu pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang mengatakan bahwa �setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik�. Ayat ini meskipun tidak secara spesifik menjelaskan penipuan tetapi sangat kental dengan dimensi dari tindak pidana penipuan dan perlindungan konsumen.

Dilihat dari pengelompokan dalam pengaturan pasal-pasal di UU ITE, Pasal 28 ayat (1) disandingkan dengan ayat (2) yang mengatur tentang penyebaran konten ujaran kebencian terhadap SARA tertentu, yang jika dilihat dari sifatnya merupakan perlindungan terhadap ketertiban umum. Hal ini besar kemungkinan bahwa dalam ayat (1) juga terkait dengan perlindungan terhadap ketertiban umum, tetapi kejelasan pada hal ini tidak ditemukan di dalam naskah akademik pembentukan UU ITE, yang menjadikan hasil analisa yang sifatnya hipotetikal, yang mungkin perlu diadakan penelitian tersendiri untuk memecahkannya. Meskipun demikian, bukan berarti Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak dapat diterapkan ketika yang dirugikan adalah konsumen yang sifatnya individu. Hal ini diakibatkan penerapan pasal dapat digunakan sebagai metode penafsiran yang tidak hanya mengacu pada kehendak pembentuk undang- undang saja, melainkan agar tidak melanggar kaidah-kaidah penafsiran hukum pidana.

Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE identik dan memiliki beberapa kesamaan dengan tindak pidana penipuan konvensional yang diatur dalam pasal 378 KUHP dan memiliki karakteristik khusus yaitu telah diakuinya bukti, media elektronik dan adanya perluasan yurisdiksi dalam UU ITE. Keterkaitan antara Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan pasal 378 KUHP dilihat dari unsur-unsur yang mengatur perbuatan terhadap pasal tersebut.

Ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE sejalan juga dengan Undang- undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kaitan keduanya memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menciptakan sistem perlindungan terhadap konsumen dengan memberikan kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi (Anton Hendrik S, 2019: 68).

Pada pasal 28 ayat (1) UU ITE, yang dimaksud konsumen yaitu konsumen akhir sebagaimana dimaksud juga dalam Pasal 1 butir 2

UU 8 Tahun 1999 bahwa setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk lain dan tidak diperdagangkan. Hal ini merujuk bahwa pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak dimaksudkan untuk konsumen perantara (reseller, retailer, pemasok) atau konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses suatu produk lainnya. Pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan delik materiil, yang maksudnya bahwa kerugian konsumen dalam transaksi online dapat sebagai akibat yang dilarang dari perbuatan dengan sengaja dan tanpa menyebarkan berita bohong dan menyesatkan (Josua Sitompul, 2012:192).

Ancaman untuk pelanggaran pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE dapat dipidana penjara paling lama enam tahun dan /atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 45 A ayat (1) UU ITE. Terdapat perbedaan dua pasal antara KUHP dan UU ITE yaitu pada rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak mensyaratkan adanya unsur �menguntungkan diri sendiri atau orang lain� sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Pada kenyataannya penyidik dapat menggunakan pasal-pasal berlapis terhadap suatu tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidananya penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Hal ini menunjukkan bahwa bila unsur-unsur suatu tindak pidana terpenuhi, maka penyidik dapat menggunakan kedua pasal tersebut.

Adanya peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang ITE memberikan keuntungan bagi konsumen. UU ITE yang disahkan sebagai Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 dapat meminimalisir dan melindungi hak-hak konsumen dari kejahatan melalui media elektronik dan media online.

Menurut Syahrul N. Nur upaya untuk menanggulangi terjadinya tindakan pidana penipuan online dengan upaya preventif dan represif (Bambang Waluyo, 2011:32). Upaya preventif lebih menekankan pada pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana atau hal-hal yang dilakukan sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Pencegahan dilakukan dengan sosialisasi atau pemberitaan melalui media dan juga koordinasi antar lembaga dalam merumuskan rangka penegakan Undang-undang, atau membuat media sebagai sarana untuk masyarakat mengetahui lebih lanjut tentang hukum di ITE. Media yang digunakan sebagai sarana informasi ini dapat menjadi media pembelajaran masyarakat supaya tidak mudah ditipu secara online.

Upaya lain berupa upaya represif, dimana lebih menekankan pada tindakan yang dilakukan penegak hukum setelah terjadi suatu tindak pidana. Upaya represif dilakukan dengan menindaklanjuti laporan terkait tindak pidana yang termasuk pada penipuan online, kemudian memberikan sanksi hukum yang tegas terhadap pelaku sesuai dengan pasal terkait guna memberikan efek jera dan sesuai dengan rasa keadilan didalam masyarakat.

Kristian Hutasoit upaya untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana penipuan secara online berkaitan tidak terlepas dari istilah politik kriminal (Kristian Hutasoit, 2018:10). Pembuatan UU ITE tujuannya tidak lepas dari tujuan politik kriminal yaitu sebagai upaya untuk kesejahteraan sosial dan untuk perlindungan masyarakat. Kristian menjelaskan bahwa dilihat dari sudut criminal policy, upaya penanggulangan kejahatan tidak hanya dapat dilakukan melalui hukum pidana saja (saran penal), namun harus diintegrasikan dengan pendekatan integral/sistematik.

Sebagai bentuk kejahatan online, Kristian Hutasoit juga mengedepankan pendekatan preventif. Pendekatan preventif yang dilakukan untuk kejahatan yang bersifat high tech crime harus ditempuh dengan pendekatan teknologi (techno prevention). Selain itu perlu adanya pendekatan budaya/kultural, pendekatan modal/edukatif, dan bahkan pendekatan global (kerjasama internasional).

Upaya penanggulangan tindak pidana penipuan online menggunakan kebijakan hukum pidana dimaksudkan juga sebagai kebijakan penal (penal policy). Upaya penanggulangan melalui kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui kriminalisasi hukum pidana yaitu dengan pembentukan undang- undang yang secara khusus mengatur perbuatan yang dilarang tersebut. Secara penal, upaya penanggulangan tindak pidana penipuan online tercantum dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Secara spesifik, upaya untuk penanggulangan tindak pidana penipuan online diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE.

Perbuatan yang dikriminalisasi dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan bentuk penanggulangan tindak pidana penipuan online yaitu untuk mengatur perbuatan yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi online atau elektronik. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 28 ayat (1) diancam dengan Pasal 45 ayat (2) yaitu dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak sebesar satu miliar rupiah.

Penggunaan hukum pidana sebagai bentuk pencegahan dan penanggulangan kejahatan siber sangat relevan mengingat bahaya-bahaya dan kerugian yang dapat timbul dari risiko meningkatnya perkembangan teknologi informasi. Hukum pidana dipanggil untuk menyelamatkan kerugian yang diderita oleh masyarakat karena kejahatan tersebut dapat menghalangi aktivitas kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Sebagai bentuk upaya penanggulangan tindak pidana penipuan online agar mencapai perlindungan terhadap kepentingan masyarakat tersebut, maka hukum pidana sangat diperlukan agar dapat menyelesaikan masalah kejahatan di dunia online yang notabene dapat sebelum terjadinya kejahatan. Barda Nawawi menjelaskan bahwa untuk mencegah suatu tindak pidana kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi- kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal, maka upaya pencegahan menduduki posisi kunci dan strategi dari keseluruhan upaya politik kriminal (Barda Nawawi Arief, 2007:46).

Kebijakan non penal dapat ditempuh dengan memperbaiki perekonomian nasional, melakukan pendidikan budi pekerti kepada setiap orang baik secara formal maupun informal khususnya kepada pihak yang cenderung terdorong untuk melakukan kejahatan. Kemudian dengan memperbaiki sistem kesehatan mental masyarakat, mengefektifkan kerjasama internasional dalam pemberantasan kejahatan siber, memperbaiki sistem keamanan komputer dan teknologi informasi, serta melakukan efektivitas terhadap hukum administrasi dan� berpotensi pembangunan masyarakat.menjadi

penghambat kesejahteraan Kebijakan lain sebagai upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana penipuan online yaitu melalui kebijakan non penal. Kebijakan ini lebih bersifat tindakan pencegahan hukum perdata yang berhubungan dengan penyelenggaraan sistem dan jaringan internet (Widodo,2011:191)

Upaya penanggulangan tindak pidana penipuan online di Indonesia dalam perkembangannya telah dibangun melalui sistem infrastruktur yang dibentuk melalui badan yang mengawasi lalu lintas data yaitu Id- SIRTII/CC atau Indonesian Security Incident Response Team on Internet and Infrastructure/Coordination Center yang bertugas melakukan pengawasan keamanan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet.

Lembaga tersebut memiliki tugas pokok untuk melakukan sosialisasi terkait keamanan IT, melakukan pemantauan dini, pendeteksian dini, peringatan dini terhadap ancaman jaringan telekomunikasi dari dalam maupun luar negeri khususnya tindakan pengamanan pemanfaatan jaringan, membuat/ menjalankan/ mengembang- kan dan database log file serta statistik keamanan internet di Indonesia.

Selain dari Id-SIRTII/CC, Kepolisian Republik Indonesia juga memiliki divisi yang menangani terkait kejahatan siber. Namun, anggota tim cybercrime dari Polri belum menyeluruh hingga ke pelosok wilayah Indonesia, melainkan baru terpusat di beberapa kota besar di Indonesia. Peran serta dari masyarakat sendiri sangat diperlukan dalam menangani serangan kejahatan siber ini, terlebih pada serangan penipuan berbasis internet.

Terdapat beberapa tindakan yang mampu dilakukan untuk mencegah serangan penipuan berbasis internet yaitu:

a. Meningkatkan awareness

(kesadaran) organisasi tentang

ancaman siber;

b. Menerapkan standar keamanan

informasi siber keseluruhan

organisasi;

c. Melatih SDM menguasai keahlian

pengamanan siber secara

berkelanjutan;

d. Menerapkan arsitektur sistem dan

layanan yang aman dan update

periodik;

e. Memiliki kemampuan pencegahan,

mitigasi dan remediasi serta audit.

Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian dalam hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat dirumuskan suatu kesimpulan bahwa pengaturan mengenai tindak pidana penipuan secara umum diatur dalam pasal 378 KUHP, dan untuk memperkuat dasar hukum dapat diakomodir melalui Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebagai Undang- undang yang bersifat khusus, UU ITE setidaknya menjadi pedoman dan dasar hukum bagi anggota masyarakat dalam menjalankan aktivitas di dunia online. UU ITE juga memiliki kaitan terhadap beberapa pasal-pasal yang diatur dalam KUHP yang bertujuan untuk memudahkan penyelesaian suatu perkara terkait dengan penipuan online.

Mengingat perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, undang- undang diharapkan sebagai ius constituendum yaitu sebagai peraturan perundang-undangan yang akomodatif terhadap perkembangan serta antisipatif terhadap permasalahan, termasuk dampak negatif dari kemajuan teknologi. Upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana penipuan secara online dilakukan dengan upaya preventif (non penal) dan represif (penal). Upaya represif dalam hal ini diatur berdasarkan Pasal 28 Ayat (1) UU ITE dan dalam pasal 378 KUHP. Sedangkan upaya preventif dilakukan dengan pencegahan supaya tindak pidana pencurian dapat diminimalkan.

Daptar Pustaka

Ali, Zainuddin. 2010. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Amarullah, M. Arif. 2007. Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban

Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan. Malang: Banyumedia.

Arief, Barda Nawawi. 2007. Tindak Pidana Mayantara (Perkembangan Kajian

Cyber Crime di Indonesia). Jakarta: Grafindo.

�samudra, Anton Hendrik. "Modus Operandi dan Problematika Penanggulangan

�Tindak Pidana Penipuan Daring."Mimbar Hukum: Jurnal Berkala

�Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 31.1 (2019): 59-74.

�Hutasoit, Kristian. �Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia�. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Umatera Utara (Januari, 2018)

�Iskandar, 26 Pesen Konsumen Indonesia Jadi Korban Penipuan Online,�

diakses dari http://m.luputan6.com/tekno/read/2883901/26-persen-konsumen- indonesia-jadi-korban-penipuan-online, pada tanggal 28 Agustus 2019 pukul 16.24.

Masukun dan Wiwik Meilararti. 2017. Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet. Bandung: Keni Media.

Riswandi, Budi Agus. 2003. Hukum dan Internet di Indonesia. Yogyakarta: UII Press

Sitompul, Josua. 2012. Cyberspace Cybercrime Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana. Jakarta: Tatanusa.

Suhariyanto, Budi. 2012. Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime), Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya. Jakarta: Rajawali Press.

Sumadi, Hendy. �Kendala dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik di Indonesia�. Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 33 No. 2 (September, 2015).

Suseno, Sigid. 2012. Yuridiksi Tindak Pidana Siber. Bandung: Refika Aditama. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Waluyo, Bambang. 2017. Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi. Jakarta: Sinar Grafika.

Widodo. 2011. Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.