Efektivitas Hukum
dalam Tindakan Otopsi Terhadap Korban Tindak Pidana
Pembunuhan pada Tingkat Penyidikan
Theodora
Kristina Boleng1, Hudi Yusuf2
Universitas
Bung Karno
theodoraboleng11@gmail.com1, hoedydjoesoef@gmail.com2
Abstrak:
Jurnal ini
menggali ilmu kedokteran forensik dengan penekanan khusus pada bedah forensik
sebagai elemen kunci dalam penelitian. Bedah forensik adalah suatu metode
pemeriksaan yang mendetail terhadap tubuh jenazah untuk mengungkap sebab
kematian dan memberikan bukti hukum. Pada dasarnya, otopsi atau bedah mayat
melibatkan penyidikan medis untuk memeriksa sebab kematian. Dalam konteks ilmu
kedokteran forensik, bedah forensik adalah langkah krusial dalam menentukan
apakah suatu kematian dapat dikategorikan sebagai wajar atau tidak wajar.
Dokter forensic melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap tubuh, membuka
rongga-rongga untuk memeriksa organ-organ internal, mengambil sampel untuk
analisis, dan merekonstruksi keadaan jenazah. Hasil dari bedah forensik
memiliki peran vital dalam mendukung penyidikan dan memastikan keadilan.
Penelitian ini akan menguraikan prosedur dan signifikansi bedah forensik, menyoroti
peran pentingnya dalam mengungkap misteri di balik kematian dan memberikan
pemahaman lebih mendalam tentang kontribusi ilmu kedokteran forensik dalam
konteks hukum dan keadilan.
Kata Kunci: Kedokteran Forensik, Otopsi, Tanggung Jawab Dokter Forensik,
Penyidik
Abstract:
This
journal delves into forensic medicine, with a specific focus on forensic
surgery as a pivotal element in the research. Forensic surgery involves a
detailed examination of the deceased body to uncover the cause of death and
provide legal evidence. Essentially, an autopsy or post-mortem surgery is a
medical investigation to examine the cause of death. In the context of forensic
medicine, forensic surgery is a crucial step in determining whether a death can
be categorized as natural or unnatural. Forensic doctors conduct a
comprehensive examination of the body, opening cavities to inspect internal
organs, taking samples for analysis, and reconstructing the condition of the
deceased. The results of forensic surgery play a vital role in supporting
investigations and ensuring justice. This research will delineate the
procedures and significance of forensic surgery, highlighting its crucial role
in unraveling the mysteries behind death and providing a deeper understanding
of the contributions of forensic medicine in the legal and justice context.
Keywords:
Forensic
Medicine, Autopsy, Identification, Forensic Doctor Responsibilities.
Pendahuluan
Keilmuan forensik adalah ilmu yang mempelajari
tentang pengetahuan dan keterampilan untuk mendiagnosis dan menyelidiki
penyebab kematian atau trauma pada tubuh manusia. Ilmu forensik hanya sebatas
apa yang ditemukan oleh dokter forensik pada tubuh jenazah suatu kasus.
Tanggungjawab forensik berhubungan dengan biologis atau berhubungan dengan
tubuh manusia atau produk dari tubuh manusia (urin, darah,feses, air mani,
tulang,dll). Peran forensik adalah menyingkirkan hoax pada Masyarakat dengan
pembuktian ilmiah dalam suatu kasus kejahatan (dibuktikan dengan sains). Contoh
forensik dalam mengetahui siapa terduga pelaku dalam suatu kasus tindak pidana,
misalnya terdapat bercak mani pada vagina seorang jenazah Wanita, lalu diambil
sebabnya dan diperiksa. Lalu jika ditemukan sperma, maka akan dibawa dokter
forensik sehingga dapat diinformasikan kepada penyidik terduga pelaku. Yang
ditangani oleh dokter forensik termasuk dalam kematian tidak wajar, minimal
melakukan screening apakah terdapat tanda-tanda dari perbuatan tindak pidana
atau tidak. Bedah forensik, yang umumnya dikenal sebagai otopsi atau
pemeriksaan post-mortem, memiliki beberapa fungsi kunci:
1. Penentuan Sebab Kematian:
Dokter forensik secara cermat memeriksa tubuh yang telah meninggal untuk
menentukan sebab kematian. Melalui disseksi sistematis, mereka menganalisis
organ, jaringan, dan cairan tubuh dengan tujuan mengidentifikasi segala
ketidaknormalan atau cedera yang mungkin telah menyebabkan kematian.
2. Penetapan Bukti Hukum:
Temuan dari bedah forensik memiliki bobot penting sebagai bukti hukum.
Pemeriksaan rinci memungkinkan dokumentasi cedera, penyakit, atau faktor lain
yang berkontribusi pada kematian, memberikan dasar ilmiah untuk penyelidikan
dan proses hukum.
3. Identifikasi Korban:
Bedah forensik memainkan peran penting dalam identifikasi individu yang telah
meninggal, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan tubuh yang tidak dikenal
atau tidak ada yang mengklaim. Melalui metode seperti rekam medis gigi, sidik
jari, atau analisis DNA, dokter forensik membantu menetapkan identitas individu
yang telah meninggal.
4. Dokumentasi untuk
Penyelidikan: Catatan rinci yang dihasilkan selama bedah forensik memberikan
informasi berharga bagi pihak berwenang penyelidikan. Dokumentasi ini membantu
merekonstruksi kejadian yang menyebabkan kematian dan membantu penegak hukum
memahami keadaan seputar suatu kasus.
5. Pengklarifikasian Sifat
Kematian: Membedakan antara kematian alami dan tidak alami adalah aspek
mendasar dari bedah forensik. Dengan memeriksa sejauh mana cedera, keberadaan
penyakit, dan faktor-faktor relevan lainnya, dokter forensik membantu
mengkategorikan kematian sebagai akibat dari penyebab alami atau sebagai akibat
dari faktor eksternal.
6. Dukungan untuk Kesehatan
dan Keselamatan Masyarakat: Wawasan yang diperoleh dari bedah forensik
memberikan kontribusi untuk langkah-langkah kesehatan dan keselamatan
masyarakat yang lebih luas. Mengidentifikasi pola cedera atau sebab kematian
dapat memberikan informasi untuk strategi pencegahan, membantu pengembangan
kebijakan, dan intervensi untuk meningkatkan keselamatan masyarakat.
Metode
Metode
penelitian adalah rencana tindakan atau kerangka kerja yang meneliti sesuatu
secara sistematis dan metodis menjadi kesimpulan penelitian yang tepat. Dalam
artikel yang membahas “Efektivitas Hukum Dalam Tindakan Otopsi Terhadap Korban
Tindak Pidana Pembunuhan Pada Tingkat Penyidikan” metode penelitian bisa
melibatkan beberapa pendekatan yang meliputi :
1.
Studi
Literatur
Melakukan tinjauan mendalam terhadap studi dan
penelitian terkait tentang pengertian, cara dan prosedur serta
hambatan-hambatan dalam proses otopsi.
2.
Wawancara
Mengadakan
wawancara dengan Ahli Bedah Forensik pada Rumah Sakit Yarsi Jakarta untuk
mendapatkan wawasan mendalam tentang pengalaman mereka melakukan otopsi pada
korban tindak pidana pembunuhan dalam tingkat penyidikan.
Hasil dan Pembahasan
Otopsi ialah suatu ketentuan dalam hal mencari alat
bukti yang akan dipakai dalam melakukan suatu penetuan untuk masalah perkara
tindak pidana yang terkhususnya masalah perkara tindak pidana pembunuhan. Dari
kasus tindak pidana pembunuhan sering kali dilakukannya autopsi, autopsi atau
bedah mayat dikenal di dunia medis, yang secara umum dipahami sebagai tindakan
pembedahan tubuh manusia yang telah mati. Menurut Kamus Kedokteran, autopsi
(autopsy) adalah pemeriksaan postmortem dari sesosok mayat untuk menentukan
sebab kematian atau sifat-sifat perubahan patologis, dan necropsy Pemeriksaan
autopsi ini diatur dalam perundang-undangan kehakiman tentang prosedur
pemeriksaan dengan dibutuhkannya seorang dokter Ahli Forensik.
Seorang dokter ahli forensik yang menjadi pemeriksa
korban pembunuhan merupakan saksi ahli yang sangat dibutuhkan, karena
Penyelidik, Jaksa, Hakim, tidaklah mungkin untuk mengetahui seluruh ilmu di
bidang kedokteran yang nantinya akan dipergunakan untuk memutuskan perkara
kriminal yang berhubungan dengan tubuh manusia, seperti kekerasan, pembunuhan,
dan bunuh diri. Dengan itu pihak yang berwenang akan meminta bantuan kepada
seorang dokter sebagai saksi ahli yang mana kesaksian dokter ini diatur oleh
Undang-Undang.
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan
penerapan ilmu kedokteran dalam proses penyidikan dengan pemeriksaan korban
pembunuhan dilakukan dengan autopsi, yang nantinya diharapkan dapat dengan
mudah membuktikan kematian seseorang dan bagaimana tindakan kejahatan yang
dilakukan pada korban dengan mengacu kepada kuatnya pembuktian autopsi yang
dilakukan oleh dokter agar dapat menjadi alat bukti yang kuat terhadap kasus
yang ditangani.
Regulasi dan urgensi autopsi forensik ditentukan di
dalam Pasal 222KUHP, dan Pasal 133 dan Pasal 134 Undang-UndangNomor8 Tahun 1981
tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP)
sebagai sumber utama hukum pidana formil di Indonesia. Pada kedua undang-undang
itulah secara tegas diatur mengenai urgensi autopsi forensik, dengan segala
akibat hukumnya. Namun demikian, autopsi forensik tidak selalu dapat
dilaksanakan dalam praktik penegakan hukum dalam kasus-kasus kematian. Alasan
klasik adanya keberatan dari pihak keluarga menjadikan autopsi forensik tidak
dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, khususnya penyidik Polri.
Berdasarkan hasil wawancara bersama dr. Farah Primadani Kaurow,Sp.FM dan dr. Muhammad Kavin di
Rumah Sakit Yarsi Jakarta diuraikan dalam dunia kedokteran forensik
mengenal 2 cara kematian yakni kematian wajar dan kematian tidak wajar.
Kematian wajar adalah kematian yang disebabkan oleh penyakit, proses patologis
atau penuaan, sedangkan, cara kematian tidak wajar mencakup kematian akibat
kecelakaan, pembunuhan, dan bunuh diri, sedangkan kematian tidak wajar adalah
kematian tidak wajar merupakan berbagai macam peristiwa yang berkontribusi
terhadap kematian yang bukan terjadi karena adanya penyakit ataupun proses
penuaan, melainkan karena adanya cedera. Seseorang yang kematiannya terjadi
secara tidak wajar, perlu digali secara pasti sebab kematiannya. Informasi
terkait penyebab kematian ini dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan
upaya preventif. Akan tetapi, tidak semua kematian tercatat secara lengkap
dalam layanan kesehatan. Oleh karena itu,untuk mendapatkan data yang lengkap
terkait kematian tersebut perlu dilakukan verbal otopsi.
Pasal 133 KUHAP menyebutkan: (1) Dalam hal penyidik
untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan
ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia
berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran
kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya. Sehingga dokter forensic hanya
berbuat sesuai dengan permintaan penyidik. Goals standar untuk
mengetahui cause of death (cod)/kasus kematian adalah dengan melakukan
otopsi/bedah mayat. Otopsi yang dilakukan oleh dokter forensik adalah kematian
tidak wajar dengan melakukan proses screening untuk mengetahui apakah
ada tanda-tanda perbuatan tindak pidana pada korban.
Tujuannya diadakan autopsy forensik adalah demi
kepentingan peradilan agar dapat membantu para penegak hukum agar dapat
menemukan kebenaran secara materiil terhadap suatu persoalan yang terjadi.
Persoalan-persoalan ini dapat berupa :
a.
Membantu
dalam menentukan cara-cara kematian (pembunuhan, kecelakaan, bunuh diri,
pemerkosaan dan lainnya)
b.
Dapat
membantu dalam proses pengungkapan bagaimana terjadinya sebuah tindak pidana
yang mengakibatkan adanya kematian missal : siapa korbannya, dimana dilakukan,
kapan dilakukan, senjata, benda dan zat kimia sebagai alat yang digunakan, cara
melakukannya, dan sebab kematiannya.
c.
Berperan
dalam mengungkap identitas mayat
d.
Membantu
menangkap para pelaku yang melakukan kejahatan
Secara umum otopsi dilakukan dengan cara tubuh jenazah
dibuka/disayat, termasuk bagian kepala. semua organ dikeluarkan lalu ditaruh
diatas meja dan diperiksa satu per satu, kemudian diambil fotonya lalu
organ-organ tersebut dikembalikan ke tubuh seperti sediakala dan dijahit
kembali. Tidak ada satupun organ yang akan diambil, kecuali pada organ tersebut
ada kelainan, misalnya di jantung, maka akan diambil sample 1cm saja untuk
pemeriksaan apakah betul ada kelainan atau tidak. Semua informasi forensic 100%
diberikan kepada penyidik dan yang berhak menyampaikan kepada keluarga adalah
pihak penyidik. Dalam hal etika kedokteran, dokter tidak boleh membocorkan
rahasia kedokteran kecuali platformnya di persidangan (saksi ahli dalam
sidang).
Adapun prosedur dalam melakukan autopsi sebagai
dijelaskan dalam Pasal 134 KUHAP yaitu :
1.
Dalam
hal sangat diperlukan dimana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak
mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada
keluarga korban.
2.
Dalam
hal keluarga korban keberatan penyidik wajib dengan sejelas- jelasnya tentang
maksud dan tujuan perlu dilakukan pembedahan tersebut.
3.
Apabila
dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga atau pihak yang
diberi tahu tidak ditemuakan, penyidik segera melaksanakan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (3) Undang-undang ini.
Setiap tindakan kedokteran untuk kepentingan medis,
harus diinformasikan kepada pasien dan berhak mengetahui apa saja yang akan
dilakukan dokter terhadap dirinya serta harus ada persetujuan dari pasien,
kecuali dalam kasus emergency contohnya butuh penanganan memberikan infus dalam
keadaan pasien sedang tidak sadarkan diri.
Concent keluarga tidak dibutuhkan dalam otopsi forensik, karena otopsi
forensik untuk kepentingan penegakkan hukum. Yang menentukan dibutuhkan otopsi
adalah dari pihak penyidik.
Persetujuan dari orangtua atau keluarga biasanya
tidak diperlukan untuk melakukan otopsi, terutama jika otopsi dilakukan atas
permintaan penyidik atau untuk tujuan medis-forensik. Otopsi dapat dilakukan
tanpa persetujuan keluarga dalam kasus-kasus di mana ada kebutuhan untuk
menentukan penyebab kematian atau dalam penyelidikan kejahatan. Di banyak
yurisdiksi, undang-undang memberikan otoritas kepada pihak berwenang, seperti
penyidik atau petugas medis forensik, untuk memerintahkan otopsi tanpa
persetujuan keluarga jika dianggap perlu untuk kepentingan penyelidikan
kriminal atau untuk menjaga kepentingan umum, seperti mengidentifikasi penyebab
wabah penyakit atau insiden yang tidak wajar. Namun seorang dokter memiliki
kewajiban untuk menjelaskan kepada penegak hukum terkait resiko yang terjadi
jika tidak dilakukan otopsi, misalnya hanya PL (pemeriksaan luar).
Keakuratan otopsi pada jenazah yang sudah dikubur
misalnya seminggu (jenazah sudah mengalami pembusukan) dengan jenazah yang
masih baru/meninggal, maka yang lebih akurat dalam hal penanganan tindakan
otopsi akan terjadi lebih akurat pada jenazah yang baru meninggal. Karena
jenazah yang masih baru/meninggal dapat dilihat jelas pada warna kulit
tubuhnya, daripada jenazah yang sudah membusuk / membengkak. Hal tersebut dapat
menyamarkan hasil pemeriksaan sebenarnya, tetapi kasus jenazah busuk tetap bisa
diotopsi bahkan bimanana sudah menjadi kerangka sekalipun. Tindakan otopsi juga
tidak selamanya dapat mengetahui sebab kematian, hal ini bergantung pada
kasusnya. Dalam hal otopsi tidak selamanya dapat mengetahui sebab kematian
misalnya dalam suatu kasus keracunan dan jenazah telah menjadi kerangka, maka
tidak ada organ tubuh yang bisa diperiksa oleh dokter forensik untuk dapat menyatakan
bahwa jenazah meninggal karena keracunan, otopsi tetap berhadapan kembali
dengan kondisi jenazah dan kasus yang dihadapi. Adapun warna mayat normal
adalah keungu-unguan gelap berarti meninggal akibat kekurangan oksigen,
misalnya korban penculikan, tenggelam, serangan jantung, asma, pembekapan,
pecah empedu,dll. Sedangkan jika meninggal akibat keracunan misalnya sianida
dan CO2 warna mayat adalah merah terang.
Otopsi forensik dapat dilaksanakan tanpa adanya
persetujuan keluarga atau pihak-pihak yang perlu diberitahu, dengan syarat
selama berlangsungnya otopsi sampai dengan penyerahan mayat kepada keluarga
atau pihak-pihak tertentu yang dimaksud, penyidik dapat menjamin keamanan dan
keselamatan para dokter ahli kedokteran kehakiman yang bersangkutan termasuk
keamanan sarana dan prasarana dimana otopsi forensik tersebut dilakukan dari
gangguan/ancaman pihak-pihak yang bersangkutan dengan mayat tersebut. Hal ini
dapat dilakukan dalam keadaan luar biasa dan sangat penting diikuti dengan
adanya surat pernyataan dari penyidik. Produk otopsi forensik adalah Visum et
Repertum untuk kepentingan penyidikan, pro justicia, dan dikeluarkan di
persidangan.
Penting untuk dicatat bahwa dalam situasi medis
darurat atau ketika kehidupan seseorang berada dalam bahaya, otopsi darurat
dapat dilakukan tanpa persetujuan sebelumnya untuk menyelamatkan nyawa atau
mencegah bahaya serius bagi kesehatan publik. Namun, prinsip-prinsip etika dan
hukum harus selalu diikuti, dan keputusan untuk melakukan otopsi harus
didasarkan pada pertimbangan yang hati-hati terhadap kepentingan individu dan
masyarakat.
Bilamana dari pihak keluarga meminta secara langsung
untuk melakukan otopsi pada rumah sakit, dapat bersurat ke pihak rumah sakit
untuk melakukan otopsi, dan akan dikaji lebih dalam bilamana tidak ditemukan
adanya dugaan tindak pidana apakah tindakan otopsi yang diambil menemui
kejanggalan dalam kematian maka bisa diambil tindakan otopsi medis/klinis
produknya adalah surat keterangan dokter atau surat keterangan medis yang dapat
langsung diberikan kepada keluarga. Resume medis merupakan ringkasan kegiatan
pelayanan medis yang diberikan tenaga kesehatan khususnya dokter selama masa
perawatan hingga pasien keluar baik dalam keadaan hidup maupun meninggal. Isi
resume medis harus lengkap dan singkat. Sementara Rekam Medis mencakup
keseluruhan dokumentasi medis pasien, Rekam Medis memberikan rinciannya yang
komprehensif. rekam medis pasien menjadi milik rumah sakit dan tidak bisa
diberikan kepada pasien, sedangkan resume medis bisa diberikan kepada pasien.
Faktor penghambat tindakan otopsi pada korban tindak
pidana pembunuhan dalam tingkat penyidikan Apabila penyidik menganggap bahwa
otopsi perlu dilakukan sebagai pembuktian maka dalam hal ini pembedahan mayat
memang harus dilakukan untuk membuat terangnya suatu tindak pidana dan
memperjelas proses penyidikan. Akan tetapi adanya hambatan-hambatan salah
satunya penyidik terhalang oleh keluarga korban yang menolak otopsi untuk
dilakukan padahal penyidik telah melakukan penjelasan dengan sejelas-jelasnya
tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut. Sehingga
proses pembedahan tidak dapat dilakukan dan hanya melewati proses otopsi pada
bagian luar saja.
Dalam usaha pencarian kebenaran materiil suatu
perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan
pidana terhadap diri seseorang, hal ini sebagaimana ditentukan Undang-Undang
No. 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 6 ayat 210
yang menyatakan “tiada seorang juapun dapat di jatuhi pidana, kecuali apabila
pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang mendapat
keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah
atas pebuatan yang dituduhkan”.
Dalam proses penyelesaian perkara pidana penegak
hukum wajib mengusahakan pengumpulan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana
yang ditangani dengan selengkap mungkin salah satunya dengan melakukan bedah
mayat. Sehingga pengertian membuktikan sesuatu berarti menunjukkan hal-hal yang
dapat ditangkap oleh pancaindera mengutamakan hal-hal tersebut dan berpikir
secara logika. Pembuktian ini dilakukan demi kepentingan hakim yang harus memutuskan
suatu perkara. Dalam hal ini yang harus dibuktikan ialah kejadian konkret,
bukan sesuatu yang abstrak.
Dengan adanya pembuktian itu maka hakim, meskipun ia
tidak melihat dengan mata kepala sendiri kejadian yang sesungguhnya, dapat
menggambarkan dalam pikirannya apa yang sebenarnya terjadi, sehingga memperoleh
keyakinan tentang hal tersebut.
Kesimpulan
Otopsi
adalah pemeriksaan terhadap tubuh mayat, meliputi pemeriksaan terhadap bagian
luar maupun bagian dalam dengan tujuan menemukan proses penyakit dan atau
adanya cedera, melakukan interpretasi atas penemuan-penemuan tersebut,
menerangkan penyebabnya serta mencari hubungan sebab-akibat antara
kelainan-kelainan yang ditemukan dengan penyebab kematian. Ketentuan tentang
otopsi diatur pada Pasal 133 KUHAP. Otopsi yang dilakukan menjadi tidak efektif
dikarenakan banyaknya hambatan/faktor yang menghalangi suatu tindakan otopsi
oleh penyidik yang bekerjasama dengan dokter forensik. Apabila penyidik
menganggap bahwa otopsi perlu dilakukan sebagai pembuktian maka dalam hal ini
pembedahan mayat memang harus dilakukan untuk membuat terangnya suatu tindak
pidana dan memperjelas proses penyidikan. Akan tetapi adanya hambatan-hambatan
salah satunya penyidik terhalang oleh keluarga korban yang menolak otopsi untuk
dilakukan padahal penyidik telah melakukan penjelasan dengan sejelas-jelasnya
tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut. Sehingga
proses pembedahan tidak dapat dilakukan dan hanya melewati proses otopsi pada
bagian luar saja.
Daptar Pustaka
Keputusan
Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 14/Menkes/SK/I/2002 tentang Pedoman
Penanggulangan Masalah Kesehatan Akibat Kedaruratan Kompleks
Difa
Danis, “Kamus Istilah Kedokteran”, Edisi Ke-1, Gitamedia Press, Jakarta, 2009,
hlm 66.
Gerry
Muhamad Rizki, “KUHP Dan KUHAP”, Permata Press, Jakarta, 2008, hlm. 246-247.
Surjit
Singh, “Ilmu Kedokteran Forensik”, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 11.
Widowati, Y.A. Triana Ohoiwutun, Fiska
Maulidian Nugroho, Samsudi dan Godeliva Ayudyana Suyudi, “Peranan Autopsi
Forensik Dan Korelasinya Dengan Kasus Kematian Tidak Wajar”, Jurnal IlmuHukum,
Vol. 6, No. 1, 2021, hlm. 3.
Syariffudin
Petanasse, op cit, hlm. 186.
Skrispsi
Fadillah Yasmine Dwiraniyaneti, dr. Beta Ahlam Gizela,DFM, Sp. FM Subsp. FK(K);
Dr. Drs. Abdul Wahab, MPH
Siregar,
Desi Mariayu, Peranan Otopsi dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Kealpaan
Menyebabkan Orang Lain Mati (Putusan Pengadilan Negeri
No.607/Pid.B/2014/PN.Kpn), 2017.
Forensic
Medicine: Principles and Practice" oleh Dr. A. Forensicus (Publikasi
Forensic Press, 2020).
Hasil
Wawancara bersama dr. Farah Primadani
Kaurow,Sp.FM dan dr. Muhammad Kavin di Rumah Sakit Yarsi Jakarta
Hasil
wawancara dengan Akbp. Prasetyo Ahmad Purboyo, S.H.,S.ik di Polresta Palembang
pada tanggal 19 Juli 2018 Pukul.10.00 WIB