Efektivitas Hukum dalam Tindakan Otopsi Terhadap Korban Tindak Pidana Pembunuhan pada Tingkat Penyidikan

 

Theodora Kristina Boleng1, Hudi Yusuf2

Universitas Bung Karno

theodoraboleng11@gmail.com1,  hoedydjoesoef@gmail.com2

Abstrak:

Jurnal ini menggali ilmu kedokteran forensik dengan penekanan khusus pada bedah forensik sebagai elemen kunci dalam penelitian. Bedah forensik adalah suatu metode pemeriksaan yang mendetail terhadap tubuh jenazah untuk mengungkap sebab kematian dan memberikan bukti hukum. Pada dasarnya, otopsi atau bedah mayat melibatkan penyidikan medis untuk memeriksa sebab kematian. Dalam konteks ilmu kedokteran forensik, bedah forensik adalah langkah krusial dalam menentukan apakah suatu kematian dapat dikategorikan sebagai wajar atau tidak wajar. Dokter forensic melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap tubuh, membuka rongga-rongga untuk memeriksa organ-organ internal, mengambil sampel untuk analisis, dan merekonstruksi keadaan jenazah. Hasil dari bedah forensik memiliki peran vital dalam mendukung penyidikan dan memastikan keadilan. Penelitian ini akan menguraikan prosedur dan signifikansi bedah forensik, menyoroti peran pentingnya dalam mengungkap misteri di balik kematian dan memberikan pemahaman lebih mendalam tentang kontribusi ilmu kedokteran forensik dalam konteks hukum dan keadilan.

 

 

Kata Kunci: Kedokteran Forensik, Otopsi, Tanggung Jawab Dokter Forensik, Penyidik

 

Abstract:

This journal delves into forensic medicine, with a specific focus on forensic surgery as a pivotal element in the research. Forensic surgery involves a detailed examination of the deceased body to uncover the cause of death and provide legal evidence. Essentially, an autopsy or post-mortem surgery is a medical investigation to examine the cause of death. In the context of forensic medicine, forensic surgery is a crucial step in determining whether a death can be categorized as natural or unnatural. Forensic doctors conduct a comprehensive examination of the body, opening cavities to inspect internal organs, taking samples for analysis, and reconstructing the condition of the deceased. The results of forensic surgery play a vital role in supporting investigations and ensuring justice. This research will delineate the procedures and significance of forensic surgery, highlighting its crucial role in unraveling the mysteries behind death and providing a deeper understanding of the contributions of forensic medicine in the legal and justice context.

 

 

Keywords: Forensic Medicine, Autopsy, Identification, Forensic Doctor Responsibilities.

          

Pendahuluan

Keilmuan forensik adalah ilmu yang mempelajari tentang pengetahuan dan keterampilan untuk mendiagnosis dan menyelidiki penyebab kematian atau trauma pada tubuh manusia. Ilmu forensik hanya sebatas apa yang ditemukan oleh dokter forensik pada tubuh jenazah suatu kasus. Tanggungjawab forensik berhubungan dengan biologis atau berhubungan dengan tubuh manusia atau produk dari tubuh manusia (urin, darah,feses, air mani, tulang,dll). Peran forensik adalah menyingkirkan hoax pada Masyarakat dengan pembuktian ilmiah dalam suatu kasus kejahatan (dibuktikan dengan sains). Contoh forensik dalam mengetahui siapa terduga pelaku dalam suatu kasus tindak pidana, misalnya terdapat bercak mani pada vagina seorang jenazah Wanita, lalu diambil sebabnya dan diperiksa. Lalu jika ditemukan sperma, maka akan dibawa dokter forensik sehingga dapat diinformasikan kepada penyidik terduga pelaku. Yang ditangani oleh dokter forensik termasuk dalam kematian tidak wajar, minimal melakukan screening apakah terdapat tanda-tanda dari perbuatan tindak pidana atau tidak. Bedah forensik, yang umumnya dikenal sebagai otopsi atau pemeriksaan post-mortem, memiliki beberapa fungsi kunci:

1.       Penentuan Sebab Kematian: Dokter forensik secara cermat memeriksa tubuh yang telah meninggal untuk menentukan sebab kematian. Melalui disseksi sistematis, mereka menganalisis organ, jaringan, dan cairan tubuh dengan tujuan mengidentifikasi segala ketidaknormalan atau cedera yang mungkin telah menyebabkan kematian.

2.       Penetapan Bukti Hukum: Temuan dari bedah forensik memiliki bobot penting sebagai bukti hukum. Pemeriksaan rinci memungkinkan dokumentasi cedera, penyakit, atau faktor lain yang berkontribusi pada kematian, memberikan dasar ilmiah untuk penyelidikan dan proses hukum.

3.       Identifikasi Korban: Bedah forensik memainkan peran penting dalam identifikasi individu yang telah meninggal, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan tubuh yang tidak dikenal atau tidak ada yang mengklaim. Melalui metode seperti rekam medis gigi, sidik jari, atau analisis DNA, dokter forensik membantu menetapkan identitas individu yang telah meninggal.

4.       Dokumentasi untuk Penyelidikan: Catatan rinci yang dihasilkan selama bedah forensik memberikan informasi berharga bagi pihak berwenang penyelidikan. Dokumentasi ini membantu merekonstruksi kejadian yang menyebabkan kematian dan membantu penegak hukum memahami keadaan seputar suatu kasus.

5.       Pengklarifikasian Sifat Kematian: Membedakan antara kematian alami dan tidak alami adalah aspek mendasar dari bedah forensik. Dengan memeriksa sejauh mana cedera, keberadaan penyakit, dan faktor-faktor relevan lainnya, dokter forensik membantu mengkategorikan kematian sebagai akibat dari penyebab alami atau sebagai akibat dari faktor eksternal.

6.       Dukungan untuk Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat: Wawasan yang diperoleh dari bedah forensik memberikan kontribusi untuk langkah-langkah kesehatan dan keselamatan masyarakat yang lebih luas. Mengidentifikasi pola cedera atau sebab kematian dapat memberikan informasi untuk strategi pencegahan, membantu pengembangan kebijakan, dan intervensi untuk meningkatkan keselamatan masyarakat.

  

Metode

Metode penelitian adalah rencana tindakan atau kerangka kerja yang meneliti sesuatu secara sistematis dan metodis menjadi kesimpulan penelitian yang tepat. Dalam artikel yang membahas “Efektivitas Hukum Dalam Tindakan Otopsi Terhadap Korban Tindak Pidana Pembunuhan Pada Tingkat Penyidikan” metode penelitian bisa melibatkan beberapa pendekatan yang meliputi :

1.      Studi Literatur

Melakukan tinjauan mendalam terhadap studi dan penelitian terkait tentang pengertian, cara dan prosedur serta hambatan-hambatan dalam proses otopsi.

2.      Wawancara

Mengadakan wawancara dengan Ahli Bedah Forensik pada Rumah Sakit Yarsi Jakarta untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang pengalaman mereka melakukan otopsi pada korban tindak pidana pembunuhan dalam tingkat penyidikan.

Hasil dan Pembahasan

Otopsi ialah suatu ketentuan dalam hal mencari alat bukti yang akan dipakai dalam melakukan suatu penetuan untuk masalah perkara tindak pidana yang terkhususnya masalah perkara tindak pidana pembunuhan. Dari kasus tindak pidana pembunuhan sering kali dilakukannya autopsi, autopsi atau bedah mayat dikenal di dunia medis, yang secara umum dipahami sebagai tindakan pembedahan tubuh manusia yang telah mati. Menurut Kamus Kedokteran, autopsi (autopsy) adalah pemeriksaan postmortem dari sesosok mayat untuk menentukan sebab kematian atau sifat-sifat perubahan patologis, dan necropsy Pemeriksaan autopsi ini diatur dalam perundang-undangan kehakiman tentang prosedur pemeriksaan dengan dibutuhkannya seorang dokter Ahli Forensik.

Seorang dokter ahli forensik yang menjadi pemeriksa korban pembunuhan merupakan saksi ahli yang sangat dibutuhkan, karena Penyelidik, Jaksa, Hakim, tidaklah mungkin untuk mengetahui seluruh ilmu di bidang kedokteran yang nantinya akan dipergunakan untuk memutuskan perkara kriminal yang berhubungan dengan tubuh manusia, seperti kekerasan, pembunuhan, dan bunuh diri. Dengan itu pihak yang berwenang akan meminta bantuan kepada seorang dokter sebagai saksi ahli yang mana kesaksian dokter ini diatur oleh Undang-Undang.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan penerapan ilmu kedokteran dalam proses penyidikan dengan pemeriksaan korban pembunuhan dilakukan dengan autopsi, yang nantinya diharapkan dapat dengan mudah membuktikan kematian seseorang dan bagaimana tindakan kejahatan yang dilakukan pada korban dengan mengacu kepada kuatnya pembuktian autopsi yang dilakukan oleh dokter agar dapat menjadi alat bukti yang kuat terhadap kasus yang ditangani.

Regulasi dan urgensi autopsi forensik ditentukan di dalam Pasal 222KUHP, dan Pasal 133 dan Pasal 134 Undang-UndangNomor8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) sebagai sumber utama hukum pidana formil di Indonesia. Pada kedua undang-undang itulah secara tegas diatur mengenai urgensi autopsi forensik, dengan segala akibat hukumnya. Namun demikian, autopsi forensik tidak selalu dapat dilaksanakan dalam praktik penegakan hukum dalam kasus-kasus kematian. Alasan klasik adanya keberatan dari pihak keluarga menjadikan autopsi forensik tidak dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, khususnya penyidik Polri.

Berdasarkan hasil wawancara bersama dr. Farah Primadani Kaurow,Sp.FM dan dr. Muhammad Kavin di Rumah Sakit Yarsi Jakarta diuraikan dalam dunia kedokteran forensik mengenal 2 cara kematian yakni kematian wajar dan kematian tidak wajar. Kematian wajar adalah kematian yang disebabkan oleh penyakit, proses patologis atau penuaan, sedangkan, cara kematian tidak wajar mencakup kematian akibat kecelakaan, pembunuhan, dan bunuh diri, sedangkan kematian tidak wajar adalah kematian tidak wajar merupakan berbagai macam peristiwa yang berkontribusi terhadap kematian yang bukan terjadi karena adanya penyakit ataupun proses penuaan, melainkan karena adanya cedera. Seseorang yang kematiannya terjadi secara tidak wajar, perlu digali secara pasti sebab kematiannya. Informasi terkait penyebab kematian ini dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan upaya preventif. Akan tetapi, tidak semua kematian tercatat secara lengkap dalam layanan kesehatan. Oleh karena itu,untuk mendapatkan data yang lengkap terkait kematian tersebut perlu dilakukan verbal otopsi.

Pasal 133 KUHAP menyebutkan: (1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya. Sehingga dokter forensic hanya berbuat sesuai dengan permintaan penyidik. Goals standar untuk mengetahui cause of death (cod)/kasus kematian adalah dengan melakukan otopsi/bedah mayat. Otopsi yang dilakukan oleh dokter forensik adalah kematian tidak wajar dengan melakukan proses screening untuk mengetahui apakah ada tanda-tanda perbuatan tindak pidana pada korban.

Tujuannya diadakan autopsy forensik adalah demi kepentingan peradilan agar dapat membantu para penegak hukum agar dapat menemukan kebenaran secara materiil terhadap suatu persoalan yang terjadi. Persoalan-persoalan ini dapat berupa :

a.       Membantu dalam menentukan cara-cara kematian (pembunuhan, kecelakaan, bunuh diri, pemerkosaan dan lainnya)

b.      Dapat membantu dalam proses pengungkapan bagaimana terjadinya sebuah tindak pidana yang mengakibatkan adanya kematian missal : siapa korbannya, dimana dilakukan, kapan dilakukan, senjata, benda dan zat kimia sebagai alat yang digunakan, cara melakukannya, dan sebab kematiannya.

c.       Berperan dalam mengungkap identitas mayat

d.      Membantu menangkap para pelaku yang melakukan kejahatan

Secara umum otopsi dilakukan dengan cara tubuh jenazah dibuka/disayat, termasuk bagian kepala. semua organ dikeluarkan lalu ditaruh diatas meja dan diperiksa satu per satu, kemudian diambil fotonya lalu organ-organ tersebut dikembalikan ke tubuh seperti sediakala dan dijahit kembali. Tidak ada satupun organ yang akan diambil, kecuali pada organ tersebut ada kelainan, misalnya di jantung, maka akan diambil sample 1cm saja untuk pemeriksaan apakah betul ada kelainan atau tidak. Semua informasi forensic 100% diberikan kepada penyidik dan yang berhak menyampaikan kepada keluarga adalah pihak penyidik. Dalam hal etika kedokteran, dokter tidak boleh membocorkan rahasia kedokteran kecuali platformnya di persidangan (saksi ahli dalam sidang).

Adapun prosedur dalam melakukan autopsi sebagai dijelaskan dalam Pasal 134 KUHAP yaitu :

1.      Dalam hal sangat diperlukan dimana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban.

2.      Dalam hal keluarga korban keberatan penyidik wajib dengan sejelas- jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukan pembedahan tersebut.

3.      Apabila dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga atau pihak yang diberi tahu tidak ditemuakan, penyidik segera melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (3) Undang-undang ini.

Setiap tindakan kedokteran untuk kepentingan medis, harus diinformasikan kepada pasien dan berhak mengetahui apa saja yang akan dilakukan dokter terhadap dirinya serta harus ada persetujuan dari pasien, kecuali dalam kasus emergency contohnya butuh penanganan memberikan infus dalam keadaan pasien sedang tidak sadarkan diri.  Concent keluarga tidak dibutuhkan dalam otopsi forensik, karena otopsi forensik untuk kepentingan penegakkan hukum. Yang menentukan dibutuhkan otopsi adalah dari pihak penyidik.

Persetujuan dari orangtua atau keluarga biasanya tidak diperlukan untuk melakukan otopsi, terutama jika otopsi dilakukan atas permintaan penyidik atau untuk tujuan medis-forensik. Otopsi dapat dilakukan tanpa persetujuan keluarga dalam kasus-kasus di mana ada kebutuhan untuk menentukan penyebab kematian atau dalam penyelidikan kejahatan. Di banyak yurisdiksi, undang-undang memberikan otoritas kepada pihak berwenang, seperti penyidik atau petugas medis forensik, untuk memerintahkan otopsi tanpa persetujuan keluarga jika dianggap perlu untuk kepentingan penyelidikan kriminal atau untuk menjaga kepentingan umum, seperti mengidentifikasi penyebab wabah penyakit atau insiden yang tidak wajar. Namun seorang dokter memiliki kewajiban untuk menjelaskan kepada penegak hukum terkait resiko yang terjadi jika tidak dilakukan otopsi, misalnya hanya PL (pemeriksaan luar).

Keakuratan otopsi pada jenazah yang sudah dikubur misalnya seminggu (jenazah sudah mengalami pembusukan) dengan jenazah yang masih baru/meninggal, maka yang lebih akurat dalam hal penanganan tindakan otopsi akan terjadi lebih akurat pada jenazah yang baru meninggal. Karena jenazah yang masih baru/meninggal dapat dilihat jelas pada warna kulit tubuhnya, daripada jenazah yang sudah membusuk / membengkak. Hal tersebut dapat menyamarkan hasil pemeriksaan sebenarnya, tetapi kasus jenazah busuk tetap bisa diotopsi bahkan bimanana sudah menjadi kerangka sekalipun. Tindakan otopsi juga tidak selamanya dapat mengetahui sebab kematian, hal ini bergantung pada kasusnya. Dalam hal otopsi tidak selamanya dapat mengetahui sebab kematian misalnya dalam suatu kasus keracunan dan jenazah telah menjadi kerangka, maka tidak ada organ tubuh yang bisa diperiksa oleh dokter forensik untuk dapat menyatakan bahwa jenazah meninggal karena keracunan, otopsi tetap berhadapan kembali dengan kondisi jenazah dan kasus yang dihadapi. Adapun warna mayat normal adalah keungu-unguan gelap berarti meninggal akibat kekurangan oksigen, misalnya korban penculikan, tenggelam, serangan jantung, asma, pembekapan, pecah empedu,dll. Sedangkan jika meninggal akibat keracunan misalnya sianida dan CO2 warna mayat adalah merah terang.

Otopsi forensik dapat dilaksanakan tanpa adanya persetujuan keluarga atau pihak-pihak yang perlu diberitahu, dengan syarat selama berlangsungnya otopsi sampai dengan penyerahan mayat kepada keluarga atau pihak-pihak tertentu yang dimaksud, penyidik dapat menjamin keamanan dan keselamatan para dokter ahli kedokteran kehakiman yang bersangkutan termasuk keamanan sarana dan prasarana dimana otopsi forensik tersebut dilakukan dari gangguan/ancaman pihak-pihak yang bersangkutan dengan mayat tersebut. Hal ini dapat dilakukan dalam keadaan luar biasa dan sangat penting diikuti dengan adanya surat pernyataan dari penyidik. Produk otopsi forensik adalah Visum et Repertum untuk kepentingan penyidikan, pro justicia, dan dikeluarkan di persidangan.

Penting untuk dicatat bahwa dalam situasi medis darurat atau ketika kehidupan seseorang berada dalam bahaya, otopsi darurat dapat dilakukan tanpa persetujuan sebelumnya untuk menyelamatkan nyawa atau mencegah bahaya serius bagi kesehatan publik. Namun, prinsip-prinsip etika dan hukum harus selalu diikuti, dan keputusan untuk melakukan otopsi harus didasarkan pada pertimbangan yang hati-hati terhadap kepentingan individu dan masyarakat.

Bilamana dari pihak keluarga meminta secara langsung untuk melakukan otopsi pada rumah sakit, dapat bersurat ke pihak rumah sakit untuk melakukan otopsi, dan akan dikaji lebih dalam bilamana tidak ditemukan adanya dugaan tindak pidana apakah tindakan otopsi yang diambil menemui kejanggalan dalam kematian maka bisa diambil tindakan otopsi medis/klinis produknya adalah surat keterangan dokter atau surat keterangan medis yang dapat langsung diberikan kepada keluarga. Resume medis merupakan ringkasan kegiatan pelayanan medis yang diberikan tenaga kesehatan khususnya dokter selama masa perawatan hingga pasien keluar baik dalam keadaan hidup maupun meninggal. Isi resume medis harus lengkap dan singkat. Sementara Rekam Medis mencakup keseluruhan dokumentasi medis pasien, Rekam Medis memberikan rinciannya yang komprehensif. rekam medis pasien menjadi milik rumah sakit dan tidak bisa diberikan kepada pasien, sedangkan resume medis bisa diberikan kepada pasien.

Faktor penghambat tindakan otopsi pada korban tindak pidana pembunuhan dalam tingkat penyidikan Apabila penyidik menganggap bahwa otopsi perlu dilakukan sebagai pembuktian maka dalam hal ini pembedahan mayat memang harus dilakukan untuk membuat terangnya suatu tindak pidana dan memperjelas proses penyidikan. Akan tetapi adanya hambatan-hambatan salah satunya penyidik terhalang oleh keluarga korban yang menolak otopsi untuk dilakukan padahal penyidik telah melakukan penjelasan dengan sejelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut. Sehingga proses pembedahan tidak dapat dilakukan dan hanya melewati proses otopsi pada bagian luar saja.

Dalam usaha pencarian kebenaran materiil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang, hal ini sebagaimana ditentukan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 6 ayat 210 yang menyatakan “tiada seorang juapun dapat di jatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas pebuatan yang dituduhkan”.

Dalam proses penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib mengusahakan pengumpulan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin salah satunya dengan melakukan bedah mayat. Sehingga pengertian membuktikan sesuatu berarti menunjukkan hal-hal yang dapat ditangkap oleh pancaindera mengutamakan hal-hal tersebut dan berpikir secara logika. Pembuktian ini dilakukan demi kepentingan hakim yang harus memutuskan suatu perkara. Dalam hal ini yang harus dibuktikan ialah kejadian konkret, bukan sesuatu yang abstrak.

Dengan adanya pembuktian itu maka hakim, meskipun ia tidak melihat dengan mata kepala sendiri kejadian yang sesungguhnya, dapat menggambarkan dalam pikirannya apa yang sebenarnya terjadi, sehingga memperoleh keyakinan tentang hal tersebut.

 

Kesimpulan

Otopsi adalah pemeriksaan terhadap tubuh mayat, meliputi pemeriksaan terhadap bagian luar maupun bagian dalam dengan tujuan menemukan proses penyakit dan atau adanya cedera, melakukan interpretasi atas penemuan-penemuan tersebut, menerangkan penyebabnya serta mencari hubungan sebab-akibat antara kelainan-kelainan yang ditemukan dengan penyebab kematian. Ketentuan tentang otopsi diatur pada Pasal 133 KUHAP. Otopsi yang dilakukan menjadi tidak efektif dikarenakan banyaknya hambatan/faktor yang menghalangi suatu tindakan otopsi oleh penyidik yang bekerjasama dengan dokter forensik. Apabila penyidik menganggap bahwa otopsi perlu dilakukan sebagai pembuktian maka dalam hal ini pembedahan mayat memang harus dilakukan untuk membuat terangnya suatu tindak pidana dan memperjelas proses penyidikan. Akan tetapi adanya hambatan-hambatan salah satunya penyidik terhalang oleh keluarga korban yang menolak otopsi untuk dilakukan padahal penyidik telah melakukan penjelasan dengan sejelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut. Sehingga proses pembedahan tidak dapat dilakukan dan hanya melewati proses otopsi pada bagian luar saja.

 

 

 

 

 

 

Daptar Pustaka

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 14/Menkes/SK/I/2002 tentang Pedoman Penanggulangan Masalah Kesehatan Akibat Kedaruratan Kompleks

Difa Danis, “Kamus Istilah Kedokteran”, Edisi Ke-1, Gitamedia Press, Jakarta, 2009, hlm 66.

Gerry Muhamad Rizki, “KUHP Dan KUHAP”, Permata Press, Jakarta, 2008, hlm. 246-247.

Surjit Singh, “Ilmu Kedokteran Forensik”, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 11.

 Widowati, Y.A. Triana Ohoiwutun, Fiska Maulidian Nugroho, Samsudi dan Godeliva Ayudyana Suyudi, “Peranan Autopsi Forensik Dan Korelasinya Dengan Kasus Kematian Tidak Wajar”, Jurnal IlmuHukum, Vol. 6, No. 1, 2021, hlm. 3.

Syariffudin Petanasse, op cit, hlm. 186.

Skrispsi Fadillah Yasmine Dwiraniyaneti, dr. Beta Ahlam Gizela,DFM, Sp. FM Subsp. FK(K); Dr. Drs. Abdul Wahab, MPH

Siregar, Desi Mariayu, Peranan Otopsi dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Kealpaan Menyebabkan Orang Lain Mati (Putusan Pengadilan Negeri No.607/Pid.B/2014/PN.Kpn), 2017.

Forensic Medicine: Principles and Practice" oleh Dr. A. Forensicus (Publikasi Forensic Press, 2020).

Hasil Wawancara bersama  dr. Farah Primadani Kaurow,Sp.FM dan dr. Muhammad Kavin di Rumah Sakit Yarsi Jakarta

Hasil wawancara dengan Akbp. Prasetyo Ahmad Purboyo, S.H.,S.ik di Polresta Palembang pada tanggal 19 Juli 2018 Pukul.10.00 WIB