Kekuatan Akta Elektronik Sebagai Alat Bukti pada Transaksi E-Commerce dalam Sistem Hukum Indonesia

 

Muhammad Sena Wiraditya Putra

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

21921064@students.uii.ac.id

Abstrak:

Tidak dapat diragukan lagi, bahwa informasi dan komunikasi teknologi mempengaruhi kehidupan di dalam masyarat baik di dalam bidang ekonomi maupun sosial. Hubungan dagang melalui jaringan internet dan e-mail menjadi hal yang biasa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan tersebut tentu saja membawa konsekuensi yang penting serta mempengaruhi lalu lintas hukum. Pembuatan akta elektronik belum memperoleh landasan hukum yang kuat, sehingga belum memberikan jaminan kepastian hukum dapat tercapai. Dalam pembuatan akta notaris secara elektronik belum diatur secara lengkap dalam Undang-undang Jabatan Notaris dengan adanya kewajiban untuk membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri para saksi dan tidak terpenuhinya syarat ini akan menimbulkan sanksi hukum bagi notaris. Perlu adanya penambahan terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik, dan melakukan penyesuaian hukum antara peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur tentang otentisitas dari akta autentik dan kekuatan akta elektronik dalam pembuktian yang selama ini menjadi kendala dan kekuatan akta elektronik dalam pembuktian yang selama ini menjadi kendala dalam pembuatan akta secara elektronik oleh notaris khususnya dalam bidang perniagaan elektronik.

 

 

Kata Kunci: Akta Elektronik, Perniagaan Elektronik, Sistem Hukum Indonesia

 

Abstract:

There’s no doubt that information and communication technology effectively public community both in economic and social fields. Trade relations through internet and electronic mail become basic things to happen in daily life. The development leads to consequence important and influencing traffic law. The making Electronic deeds has not yet received a strong legal basis, so it does not provide a guarantee that legal certainty can be achieved. The legal substantive in making electronic deeds has not been fully accomodated in Undang-undang Jabatan Notaris with the obligationto read the deed infornt of the audience in the presence of witnesses and the failure to fulfill this requirement will result in legal sanctions for the notary. There is need changes and additions to the Undang-Undang Jabatan Notaris and Undang-undang Informasi Teknologi Elektronik and make legal harmonization between various relevant laws and regulations, so that there is a legal synchronization between the existing laws, which regulate the authenticity of the authentic deed and the power of electronic in proof that so far it has become an obstacle in making deeds electronically by notary specially in E-commerce

 

Keywords: eltronic deed, E-Commerce, Indonesia Law System

          

Pendahuluan

Semakin berkembangnya teknologi informasi, khususnya internet yang begitu pesat telah menjadi batu ujian tersendiri terhadap keberadaan hukum dan perangkat – perangkatnya di Indonesia serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat di bidang telekomunikasi, informasi dan komputer yang telah menghasilkan titik temu dalam aplikasinya namun terjadi pula konsekuensi termasuk dalam kegiatan industri dan perdagangan perubahan yang terjadi mencakup dari sisi lingkup jasanya, pelakunya maupun penggunanya. Dalam perkembangannya menghasilkan, tatanan sosial serta sistem nilai baru (Wisarja & Sudarsana, 2017).

Satu hal yang sangat menarik untuk diamati adalah terkait dengan amsalah kekuatan pembuktian dokumen elektronik dalam transaksi E-commerce, yang terkait dengan proses dan subjek maupun ojek dari akta – akta dimaksud. Selama ini terdapat pandangan yang konservatif yang mengatakan bahwa hukum senantiasa mengikuti di belakang kegiatan manusia pada setiap dimensinya. Hukum yang baik tidak hanya mengikuti kegiatan manusia, namun bahkan harus mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan – permasalahan hukum yang mungkin timbul di masa – masa yang akan datang, termasuk masalah – masalah yang mungkin timnbul sehubungan dengan kegiatan perniagaan elektronik (E-Commerce). Dari berbagai masalah yang timbul dalam bidang E-Commerce salah satunya adalah masalah kekuatan akta elektronis sebagai alat bukti pada transaksi E-commerce dalam sistem hukum indonesia. Pertumbuhan E-commerce dalam beberapa tahun terakhir, transaksi E-commerce di indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan. Transaksi ini melibatkan penjual dan pembeli yang terlibat dalam transaksi jarak jauh melalui platform digital. Pentingnya untuk memiliki sistem hukum yang dapat mengakomodasi dan melindungi transaksi ini (Ady et al., 2022).

Penggunaan akta elektronik dalam transaksi E-commerce memberikan kepraktisan dan efisiensi yang tinggi. Proses pembuatan, penyimpanan dan penggunaan akta elektornik dapat dilakukan secara cepat dan mudah melalui platform digital. Hal ini memungkinkan peningkatan efesiensi dalam transaksi e-commerce. Dalam transaksi e-commerce, penting untuk melindungi konsumen dari penipuan dan perlindungan hak – hak mereka. Penggunaan akta elektronik sebagai alat bukti dapat membantu menunjukkan bukti transaksi yang sah dan melindungi konsumen dari potensi kecurangan atau pelanggaran. Seiring perkembangan dunia digital secara cepat, dan penggunaan akta elektronik merupakan salah satu cara untuk menjawab tantangan yang muncul (Annisa & Haris, 2024).

Dalam prakteknya apabila gagasan cyber notary maupun E-Notary dapat diimplementasikan di Indonesia, maka kekuatan pembuktian informasi dan transaksi elektronik yang selama ini dipersepsikan sering kali mempunyai nilai pembuktian yang lemah maka akan menjadi lebih kuat kedudukannya karena dapat merepresentasikan seperti layanya akta otentik. Hal tersebut akan meningkatkan kepercayaan dan keamanan masyarakat terhadap transaksi elektronik. Meskupun peluan notaris untuk berperan secara elektronik seakan tidak terlihat dalam UU notaris. Namun terdapat peraturan perundang-undangan lain yang memberikan peluang itu (Umum, n.d.).

Sangat dibutuhkan produk hukum yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan dari transaksi – transaksi elektronik melalui jaringan elektronik, serta memberikan pengakuan terhadap kekuatan hukum dari alat bukti elektronik dan tanda tangan elektronik. Kenyataan kegiatan cyber tidak lagi sederhana. Berdasarkan pada pasal 18 juncto pasal 7 juncto pasal 11 Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 maka kekuatan pembuktian dokumen elektronik tersebut yang ditandatangani dengan digital signature sama dengan kekuatan pembuktian akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang (Fatmawati, 2020).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisi mengenai kekuatan akta elektronik sebagai alat bukti pada transaksi e-commerce dalam sistem hukum di Indonesia

 

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data primer berupa perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan, jurnal maupun dokumen dengan data sekunder yang diperoleh di studi kepustakaan. Pendekatan ini dilakukan melalui pendekatan kasus, pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang dimana nantinya penelitian ini akan menggambarkan jawaban permasalahan secara cermat dan sistematis, sehingga penelitian ini bersifat deskriptif kualititaf yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, logis, efektif dan jelas.

 

Hasil dan Pembahasan

Akta Elektronis, Transaksi Elektronis dan Perniagaan Elektronis

Semakin maraknya penggunaan internet dalam kegiatan bisnis melahirkan suatu budaya baru dalam dunia bisnis perdagangan secara elektronik (e-commerce) dengan berbagai kelebihannya telah mulai marak dan memasyarakat kelebihan – kelebihan tersebut antara lain adalah efisiensi waktu dan biaya serta peningkatan kerja. E-commerce membuka peluang bisnis, mulai dari pengadaan barang dan jasa, keagenan, leasing, penanaman modal, keuangan, perbankan, asuransi, sampai kepada bidang suaha pengangkutan. Luasnya ruang lingkup bisnis dalam e-commerce akan menjadi suatu jaminan bahwa aktivitas dalam e-commerce akan terus berkembang. Selain berbagai kelebihan yang dimilikinya, disadari bahwa terdapat berbagai kenyataan yang menjadi kelemahan e-commerce sekaligus merupakan hal – hal yang harus diwaspadai dalam melakukan bisnis maupun transaksi dalam e-commerce (Kamil, 2023).

Menurut Negens-Oppenheim-Polak, akta diartikan sebagai suatu tulisan yang dibuat dalam dan ditandatangani untuk dipergunakan sebagai bukti. Secara umum akta dapat dibagi menjadi akta dibawah tangan dan akta otentik. Akta di bawah tangan adalah di bawah tangan adalah akata yang dibuat tanpa perantaraan pejabat umum. Sementara akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk (format) yang ditentukan oleh Undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, ditempat di manana akta dibuat. Dari pengertian akta otentik maka syarat dari suatu akta otentik adalah:

1.      Dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang dan cakap;

2.      Menggunakan format tertentu yang ditetapkan undang-undang

3.      Dihadiri saksi – saksi

4.      Disertai pembacaan oleh notaris

5.      Sesudahnya langsung ditandatangani.

Dalam kaitan dengan akta otentik tersebut dibuat “oleh” notaris dengan akta otentik “yang dibuat “dihadapan” notaris, ada yang mengatakan bahwa akta otentik yang dibuat “oleh: notaris adalah akta yang dibuat notaris karena adanya suatu kejadian, pemeriksaan, keputusan. Sedangkan akta otentik yang dibuat “dihadapan” notaris adalah apabila akta tersebut dibuat atas permintaan seseorang atau lebih artinya, draft akta dipersiapkan oleh pihak yang mengajukan permintaan tetapi dibacakan dan ditandatangani oleh notaris (Anjarsari, 2023).

Setelah memperoleh gambaran mengenai pengertian akta, sekedar ilustrasi dikemukakakn bagaimana transaksi elektronis sederhana sebagai berikut:

1.      Perusahaan A memiliki situs yang didalamnya terdapat segala informasi produk, termasuk harga satuan, tata cara pembayaran dan penyerahan dan lain – lain yang dapat diakses oleh siapa saja melalui internet;

2.      Perusahaan B yang berminat atas produk perusahaan A tersebut mengisi “order form”
 yang tersedia serta memberikan tanda tangannya dengan diikuti tindakan melakukan pembayaran;

3.      Atas dasar isian dan pembayaran dari perusahaan B, maka perusaahan A menyetujui dan ditindaklanjuti dengan melakukan pengiriman atas produk yang di pesan.

Sebagian besar proses transkasi elektronis tersebut berlangsung secara maya (virtual) dan elektronis kecuali penyerahan barang dan pembayaran. Dari ilustrasi diatas dapat dikatikan dengan batasan akta sebagai suatu tulisan yang dibuat dan ditandatangani untuk dipergunakan sebagai bukti, maka meskipun komunikasi di antara ke dua belah pihak (penjual dan pembeli) dilakukan secara maya namun teteap dianggap sebagai akta elektronistahuau tepatnya “akta di bawa tangan elektronis” maka secara hipotesis mungkin saja dapat dibuat akta otentik elektronis menyangkut “kehadiran” notaris secara “virtual” dalam mengesahkan transaksi tersebut sesuai dengan syarat-syarat akta otentik itu sendiri. Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa dokumen elektronis dan tanda tangan digital tidak berlaku untuk perbuatan dan pelaksanaan surat wasiat, surat -surat berharga selain saham yang diperdagangkan di bursa efek, perjanjian yang berkaitan dengan barang yang tidak bergerak, dokumen-dokumen lain yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku mengharuskan adanya pengesahan notaris atau pejabat yang berwenang. Ketentuan ini mengandung penafsiran bahwa “akta otentik” tertentu tidak dapat dibuat dalam bentuk elektronis. Pandangan mana tentu saja tidak mutlak benar. Secara umum permasalah-permasalahan yang timbul pada transaksi elektronik mencakup:

1.      Keabsahannya;

2.      Saat terjadinya  kontrak;

3.      Syarat “tertulis”;

4.      Syarat tanda tangan;

5.      Masalah pembuktian

Cyber notary merupakan konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi bagi para notaris dalam menjalankan tugasnya sehari hari seperti digitalisasi dokumen, penandatanganan akta secara elektronik, pelaksanan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara telekonferensi, dan hal-hal lain yang sejenis. Adapun manfaat cyber notary adalah mempermudah transaksi antara para pihak yang tinggalnya berjauhan sehingga jarak bukan menjadi masalah lagi. Pemegang saham yang berada di luar negeri, dapat mengikuti RUPS dengan menggunakan media telekonferensi dengan pemegang saham lainnya (Rizkianti, 2016).

Permasalahan lain dari e-contract adalah tanda tangan. Suatu e-contract melampirkan sebuah bukti dengan rincian yang jelas yang melibatkan pihak – pihak yang terkait, rincian yang jelas tentang tanggung jawab masing – masing dengan melampirkan tanda tangan asli masing – masing pihak bila hukum memerlukan bentuk tulisan dari sebuah kontrak. Sistem hukum di banyak negara telah banyak berubah dan tanda tangan digital dapat mewakili keperluan tanda tangan secara manual.

Kebutuhan dasar dari e-contract antara lain adalah sebagai berikut:

1.      Identifikasi yang jelas dari para pihak yang akan melakukan kontrak;

2.      Identifikasi yang jelas terhadap subyek utama kontrak;

3.      Identifikasi yang jelas dari batas waktu yang dituangkan dalam kontrak;

4.      Tanda tangan yang valid dari para pihak, yang disertai dengan tanggal pembuatan kontrak

5.      Kontrak yang ditandatangani tidak dapat diubah oleh siapapun dan tidak ada yang bisa mengingkarinya

Terdapat beberapa kendala dalam penerapan cyvber notary diantaranya keharusan para penghadap untuk menandatangani akta, keharusan para pihak untuk menandatangani akta, karena tanda tangan pihak merupakan tanda bahwa para pihak setuju dengan seluruh isi akta tersebut. Di belanda sudah memulai memulai untuk menggunakan tanda tangan elektronik dan mengaturnya dalam richtlijen elektronische handtekeningen Tahun 1999 yang di dalamnya, untuk menjamin identifikasi originalitas tanda tangan tersebut dilakukan penitipan tanda tangan ke suatu lembaga independen tersebut disebut Trusted Third Party (Fernando & Salam, 2023).

Prospek penyelenggaraan konsep cyber notary di Indonesia memberikan peluang yang sebesar – besarnya kepada sistem tersebut untuk dapat masuk ke wilayah indonesia, karena ditunjang oleh beberapa faktor yang menyebabkan konsep cyber notary tersebut dapat diterapkan di Indonesia antara lain:

1.      Adanya sistem hukum modern memberikan peluang kepada konsep cyber notary untuk bisa berdampingan dengan sistem yang sudah biasa dipakai oleh notaris yaitu sistem konvensional dalam pembuatan akta.

2.      Telah terwujudnya Undang-undang ITE nomor 11 tahun 2008

3.      Telah masuknya sistem perdagangan e-commerce ke wilayah Indonesia, bahkan sekarang telah semakin marak transaksi online shopping yang pasti akan membutuhkan kinerja notaris dalam hal pembuatan akta secara elektronik

4.      Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang modern, yang haus akan informasi dan rasa keingintahuan yang sangat besar

5.      Negara Indonesia merupakan salah satu pengguna jasa Internet terbesar dan termasuk salah satu negara dengan perkembangan bisnis yang sangat pesat di bidang e-commerce

6.      Adanya penggunaan media elektronik dalam RUPS PT, telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi terwujudnya konsep cyber notary di Indonesia

7.      Telah ada peraturan perundang – undangan sebagai rujukan untuk terciptanya aturan secara khusus yang mengatur mengenai cyber notary yaitu:

a.       Surat Mahkamah Agung RI tanggal 14 Januari 1988 No. 39/TU/88/102/Pid tentang microfilm atau Microfiche dapat dipergunakan sebagai alat bukti.

b.      UU Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dalam kegiatan bursa efek seperti Online Trading

c.       UU nomor 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan

d.      UU Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

e.       UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

f.       Peraturan Mahkamah Agung tentang Class Action Nomor 1 Tahun 2002

g.       UU Nomor 15 tahun 2002 tentang Pencucian Uang

h.      UU Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

i.        UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT)

j.        UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kekuatan hukum progresif adalah kekuatan yang menolak dan ingin mematahkan keadaan status quo. Mempertahankan status quo adalah menerima normativitas dan sistem yang ada tanpa melihat kelemahan di dalamnya lalu mengatasinya (Faizal, 2017). Bagi para penegak hukum mempertahankan status quo lebih mudah dan aman daripadi berinisiatif melakukan perubahan dan pembaharuan, bekerja secara biasa-biasa saja sambil menunggu pensiun lebih aman daripada bertingkah melakukan perbaikan. Progresif itu adalah kreatif meninggalkan pikiran status quo yang tidak banyak membantu membangkitkan bangsa dari keterpurukan (SUNARWAN, 2023).

 

Kesimpulan

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi beserta segenap aplikasinya membuka kemungkinan dibuatnya akta elektronis sebagai sarana untuk memperlancar kegiatan e-commerce, secara teoritis dimungkinkan dibuat semua jenis akta, baik di bawah tangan maupun otentik dalam bentuk akta elektronis. Pembuatan akta elektronis, notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum tetap dapat berperan. Pada dasarnya akta elektronis mempunyai kedudukan yang sama sebagai alat bukti sebagaimana akta yang kita kenal. Penafsiran atas ketentuan hukum yang ada mendukung kekuatan pembuktian akta. Mengenai hal ini notaris tidak perlu khawatir, mengingat satu hal yang tidak tergantikan dari fungsi notaris adalah  kapasitasnya sebagai pejabat umum khususnya dalam pembuatan akta otentik.

 

Daptar Pustaka

Ady, E. N. S., Nisrina, F. B., Ramadhani, F., & Irawan, F. (2022). Urgensi KUHD Dalam Menangani Risiko Kejahatan Siber Pada Transaksi E-Commerce: Pentingnya Kodifikasi Ketentuan Umum Hukum Dagang sebagai respon pemerintah terhadap perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce. Journal of Law, Administration, and Social Science, 2(1), 45–55.

 

Anjarsari, A. (2023). Tanggung jawab notaris atas pemalsuan identitas para pihak dalam pembuatan akta pendirian yayasan (studi putusan mahkamah agung no. 1014/k/pid/2013). Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).

 

Annisa, S. N., & Haris, M. (2024). Analisis Tantangan dan prospek Masa Depan Jabatan Notaris di Indonesia dalam Era Digitalisasi dan Perkembangan Ekonomi. Journal of International Multidisciplinary Research, 2(1), 205–212.

 

Faizal, L. (2017). Problematika Hukum Progresif Di Indonesia. Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, 9(2), 1–24.

 

Fatmawati, N. A. (2020). Kekuatan Pembuktian Digital Signature Pada Akta yang Dibuat oleh Notaris. Jurnal Hukum Dan Kenotariatan, 4(2), 146–157.

 

Fernando, M., & Salam, A. (2023). UrgensiTrusted Third Party Sebagai Acuan Autentifikasi Tanda Tangan Digital Dalam Pembuatan Akta Notaris. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan), 7(1).

 

Kamil, F. R. (2023). Tanggung Jawab Reseller Terhadap Cacat Tersembunyi Pada Produk Dalam Transaksi Elektronik (Studi di Indonetwork. co. id). Jurnal Manajemen, Hukum Dan Sosial, 1(2).

 

Rizkianti, W. (2016). Akta Otentik Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Melalui Media Telekonferensi (Mekanisme Pembuatan dan Kekuatan Pembuktiannya). Jurnal Yuridis, 3(1), 83–98.

 

SUNARWAN, S. (2023). REKONSTRUKSI REGULASI PENGAWASAN PELAKSANAAN PUTUSAN PIDANA BERSYARAT, PUTUSAN PIDANA PENGAWASAN DAN PUTUSAN LEPAS BERSYARAT YANG BERBASIS NILAI KEADILAN. Universitas Islam Sultan Agung.

 

Umum, W. P. (n.d.). Jurnal RechtsVinding BPHN.

 

Wisarja, I. K., & Sudarsana, I. K. (2017). Refleksi kritis ideologi pendidikan konservatisme dan libralisme menuju paradigma baru pendidikan. Journal of Education Research and Evaluation, 1(4), 283–291.