Kekuatan Akta Elektronik Sebagai Alat Bukti pada
Transaksi E-Commerce dalam Sistem Hukum Indonesia
Muhammad
Sena Wiraditya Putra
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Abstrak:
Tidak dapat
diragukan lagi, bahwa informasi dan komunikasi teknologi mempengaruhi kehidupan
di dalam masyarat baik di dalam bidang ekonomi maupun sosial. Hubungan dagang
melalui jaringan internet dan e-mail menjadi hal yang biasa dilakukan dalam
kehidupan sehari-hari. Perkembangan tersebut tentu saja membawa konsekuensi
yang penting serta mempengaruhi lalu lintas hukum. Pembuatan akta elektronik
belum memperoleh landasan hukum yang kuat, sehingga belum memberikan jaminan
kepastian hukum dapat tercapai. Dalam pembuatan akta notaris secara elektronik
belum diatur secara lengkap dalam Undang-undang Jabatan Notaris dengan adanya
kewajiban untuk membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri para saksi
dan tidak terpenuhinya syarat ini akan menimbulkan sanksi hukum bagi notaris.
Perlu adanya penambahan terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dan
Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik, dan melakukan penyesuaian hukum
antara peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur tentang otentisitas
dari akta autentik dan kekuatan akta elektronik dalam pembuktian yang selama
ini menjadi kendala dan kekuatan akta elektronik dalam pembuktian yang selama
ini menjadi kendala dalam pembuatan akta secara elektronik oleh notaris
khususnya dalam bidang perniagaan elektronik.
Kata Kunci: Akta
Elektronik, Perniagaan Elektronik, Sistem Hukum Indonesia
Abstract:
There’s
no doubt that information and communication technology effectively public
community both in economic and social fields. Trade relations through internet
and electronic mail become basic things to happen in daily life. The
development leads to consequence important and influencing traffic law. The
making Electronic deeds has not yet received a strong legal basis, so it does
not provide a guarantee that legal certainty can be achieved. The legal
substantive in making electronic deeds has not been fully accomodated in
Undang-undang Jabatan Notaris with the obligationto read the deed infornt of
the audience in the presence of witnesses and the failure to fulfill this
requirement will result in legal sanctions for the notary. There is need
changes and additions to the Undang-Undang Jabatan Notaris and Undang-undang
Informasi Teknologi Elektronik and make legal harmonization between various
relevant laws and regulations, so that there is a legal synchronization between
the existing laws, which regulate the authenticity of the authentic deed and
the power of electronic in proof that so far it has become an obstacle in
making deeds electronically by notary specially in E-commerce
Keywords:
eltronic
deed, E-Commerce, Indonesia Law System
Pendahuluan
Semakin
berkembangnya teknologi informasi, khususnya internet yang begitu pesat telah
menjadi batu ujian tersendiri terhadap keberadaan hukum dan perangkat –
perangkatnya di Indonesia serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang
sangat pesat di bidang telekomunikasi, informasi dan komputer yang telah
menghasilkan titik temu dalam aplikasinya namun terjadi pula konsekuensi
termasuk dalam kegiatan industri dan perdagangan perubahan yang terjadi
mencakup dari sisi lingkup jasanya, pelakunya maupun penggunanya. Dalam
perkembangannya menghasilkan, tatanan sosial serta sistem nilai baru (Wisarja & Sudarsana, 2017).
Satu
hal yang sangat menarik untuk diamati adalah terkait dengan amsalah kekuatan
pembuktian dokumen elektronik dalam transaksi E-commerce, yang terkait dengan
proses dan subjek maupun ojek dari akta – akta dimaksud. Selama ini terdapat
pandangan yang konservatif yang mengatakan bahwa hukum senantiasa mengikuti di
belakang kegiatan manusia pada setiap dimensinya. Hukum yang baik tidak hanya
mengikuti kegiatan manusia, namun bahkan harus mengidentifikasi dan
mengantisipasi permasalahan – permasalahan hukum yang mungkin timbul di masa –
masa yang akan datang, termasuk masalah – masalah yang mungkin timnbul
sehubungan dengan kegiatan perniagaan elektronik (E-Commerce). Dari berbagai
masalah yang timbul dalam bidang E-Commerce salah satunya adalah masalah
kekuatan akta elektronis sebagai alat bukti pada transaksi E-commerce dalam
sistem hukum indonesia. Pertumbuhan E-commerce dalam beberapa tahun terakhir,
transaksi E-commerce di indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan.
Transaksi ini melibatkan penjual dan pembeli yang terlibat dalam transaksi
jarak jauh melalui platform digital. Pentingnya untuk memiliki sistem hukum
yang dapat mengakomodasi dan melindungi transaksi ini (Ady et al., 2022).
Penggunaan
akta elektronik dalam transaksi E-commerce memberikan kepraktisan dan efisiensi
yang tinggi. Proses pembuatan, penyimpanan dan penggunaan akta elektornik dapat
dilakukan secara cepat dan mudah melalui platform digital. Hal ini memungkinkan
peningkatan efesiensi dalam transaksi e-commerce. Dalam transaksi e-commerce,
penting untuk melindungi konsumen dari penipuan dan perlindungan hak – hak
mereka. Penggunaan akta elektronik sebagai alat bukti dapat membantu
menunjukkan bukti transaksi yang sah dan melindungi konsumen dari potensi
kecurangan atau pelanggaran. Seiring perkembangan dunia digital secara cepat,
dan penggunaan akta elektronik merupakan salah satu cara untuk menjawab
tantangan yang muncul (Annisa & Haris, 2024).
Dalam
prakteknya apabila gagasan cyber notary maupun E-Notary dapat diimplementasikan
di Indonesia, maka kekuatan pembuktian informasi dan transaksi elektronik yang
selama ini dipersepsikan sering kali mempunyai nilai pembuktian yang lemah maka
akan menjadi lebih kuat kedudukannya karena dapat merepresentasikan seperti
layanya akta otentik. Hal tersebut akan meningkatkan kepercayaan dan keamanan
masyarakat terhadap transaksi elektronik. Meskupun peluan notaris untuk
berperan secara elektronik seakan tidak terlihat dalam UU notaris. Namun
terdapat peraturan perundang-undangan lain yang memberikan peluang itu (Umum, n.d.).
Sangat
dibutuhkan produk hukum yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan dari
transaksi – transaksi elektronik melalui jaringan elektronik, serta memberikan
pengakuan terhadap kekuatan hukum dari alat bukti elektronik dan tanda tangan
elektronik. Kenyataan kegiatan cyber tidak lagi sederhana. Berdasarkan pada
pasal 18 juncto pasal 7 juncto pasal 11 Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 maka
kekuatan pembuktian dokumen elektronik tersebut yang ditandatangani dengan
digital signature sama dengan kekuatan pembuktian akta otentik yang dibuat oleh
pejabat umum yang berwenang (Fatmawati, 2020).
Tujuan
dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisi mengenai kekuatan
akta elektronik sebagai alat bukti pada transaksi e-commerce dalam sistem hukum
di Indonesia
Metode
Penelitian
ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif
adalah menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan
bahan-bahan hukum yang merupakan data primer berupa perundang-undangan yang
berkaitan dengan permasalahan, jurnal maupun dokumen dengan data sekunder yang
diperoleh di studi kepustakaan. Pendekatan ini dilakukan melalui pendekatan
kasus, pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang dimana nantinya
penelitian ini akan menggambarkan jawaban permasalahan secara cermat dan
sistematis, sehingga penelitian ini bersifat deskriptif kualititaf yaitu
penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, logis,
efektif dan jelas.
Hasil dan
Pembahasan
Akta Elektronis, Transaksi Elektronis dan Perniagaan
Elektronis
Semakin maraknya penggunaan internet dalam kegiatan
bisnis melahirkan suatu budaya baru dalam dunia bisnis perdagangan secara
elektronik (e-commerce) dengan berbagai kelebihannya telah mulai marak
dan memasyarakat kelebihan – kelebihan tersebut antara lain adalah efisiensi
waktu dan biaya serta peningkatan kerja. E-commerce membuka
peluang bisnis, mulai dari pengadaan barang dan jasa, keagenan, leasing,
penanaman modal, keuangan, perbankan, asuransi, sampai kepada bidang suaha
pengangkutan. Luasnya ruang lingkup bisnis dalam e-commerce akan menjadi suatu jaminan bahwa aktivitas dalam e-commerce
akan terus berkembang. Selain berbagai kelebihan yang dimilikinya, disadari
bahwa terdapat berbagai kenyataan yang menjadi kelemahan e-commerce sekaligus
merupakan hal – hal yang harus diwaspadai dalam melakukan bisnis maupun
transaksi dalam e-commerce (Kamil, 2023).
Menurut
Negens-Oppenheim-Polak, akta diartikan sebagai suatu tulisan yang dibuat dalam
dan ditandatangani untuk dipergunakan sebagai bukti. Secara umum akta dapat dibagi menjadi akta dibawah tangan dan akta
otentik. Akta di bawah tangan adalah di bawah tangan
adalah akata yang dibuat tanpa perantaraan pejabat umum. Sementara akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk
(format) yang ditentukan oleh Undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum
yang berwenang untuk maksud itu, ditempat di manana akta dibuat. Dari
pengertian akta otentik maka syarat dari suatu akta otentik adalah:
1. Dibuat
oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang dan cakap;
2. Menggunakan
format tertentu yang ditetapkan undang-undang
3. Dihadiri
saksi – saksi
4. Disertai
pembacaan oleh notaris
5. Sesudahnya
langsung ditandatangani.
Dalam kaitan dengan akta otentik tersebut dibuat
“oleh” notaris dengan akta otentik “yang dibuat “dihadapan” notaris, ada yang
mengatakan bahwa akta otentik yang dibuat “oleh: notaris adalah akta yang
dibuat notaris karena adanya suatu kejadian, pemeriksaan, keputusan. Sedangkan
akta otentik yang dibuat “dihadapan” notaris adalah apabila akta tersebut
dibuat atas permintaan seseorang atau lebih artinya, draft akta dipersiapkan
oleh pihak yang mengajukan permintaan tetapi dibacakan dan ditandatangani oleh
notaris (Anjarsari, 2023).
Setelah memperoleh gambaran mengenai pengertian akta,
sekedar ilustrasi dikemukakakn bagaimana transaksi elektronis sederhana sebagai
berikut:
1. Perusahaan
A memiliki situs yang didalamnya terdapat segala informasi produk, termasuk
harga satuan, tata cara pembayaran dan penyerahan dan lain – lain yang dapat
diakses oleh siapa saja melalui internet;
2. Perusahaan
B yang berminat atas produk perusahaan A tersebut mengisi “order form”
yang tersedia serta memberikan tanda
tangannya dengan diikuti tindakan melakukan pembayaran;
3. Atas
dasar isian dan pembayaran dari perusahaan B, maka perusaahan A menyetujui dan ditindaklanjuti dengan melakukan pengiriman
atas produk yang di pesan.
Sebagian besar proses transkasi elektronis tersebut
berlangsung secara maya (virtual) dan elektronis kecuali penyerahan barang dan
pembayaran. Dari ilustrasi diatas dapat dikatikan dengan batasan akta sebagai
suatu tulisan yang dibuat dan ditandatangani untuk dipergunakan sebagai bukti,
maka meskipun komunikasi di antara ke dua belah pihak (penjual dan pembeli)
dilakukan secara maya namun teteap dianggap sebagai akta elektronistahuau
tepatnya “akta di bawa tangan elektronis” maka secara hipotesis mungkin saja
dapat dibuat akta otentik elektronis menyangkut “kehadiran” notaris secara
“virtual” dalam mengesahkan transaksi tersebut sesuai dengan syarat-syarat akta
otentik itu sendiri. Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa dokumen elektronis dan tanda tangan
digital tidak berlaku untuk perbuatan dan pelaksanaan surat wasiat, surat
-surat berharga selain saham yang diperdagangkan di bursa efek, perjanjian yang
berkaitan dengan barang yang tidak bergerak, dokumen-dokumen lain yang menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku mengharuskan adanya pengesahan
notaris atau pejabat yang berwenang. Ketentuan ini mengandung
penafsiran bahwa “akta otentik” tertentu tidak dapat dibuat dalam bentuk
elektronis. Pandangan mana tentu saja tidak mutlak
benar. Secara umum permasalah-permasalahan yang timbul pada transaksi
elektronik mencakup:
1. Keabsahannya;
2. Saat terjadinya kontrak;
3. Syarat
“tertulis”;
4. Syarat
tanda tangan;
5. Masalah
pembuktian
Cyber notary merupakan konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi
bagi para notaris dalam menjalankan tugasnya sehari hari seperti digitalisasi
dokumen, penandatanganan akta secara elektronik, pelaksanan Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS) secara telekonferensi, dan hal-hal lain yang sejenis. Adapun manfaat cyber notary adalah mempermudah transaksi
antara para pihak yang tinggalnya berjauhan sehingga jarak bukan menjadi
masalah lagi. Pemegang saham yang berada di luar negeri, dapat mengikuti
RUPS dengan menggunakan media telekonferensi dengan pemegang saham lainnya (Rizkianti, 2016).
Permasalahan lain dari e-contract
adalah tanda tangan. Suatu e-contract melampirkan
sebuah bukti dengan rincian yang jelas yang melibatkan pihak – pihak yang
terkait, rincian yang jelas tentang tanggung jawab masing – masing dengan
melampirkan tanda tangan asli masing – masing pihak bila hukum memerlukan
bentuk tulisan dari sebuah kontrak. Sistem hukum di
banyak negara telah banyak berubah dan tanda tangan digital dapat mewakili
keperluan tanda tangan secara manual.
Kebutuhan dasar dari e-contract antara lain adalah sebagai berikut:
1. Identifikasi
yang jelas dari para pihak yang akan melakukan kontrak;
2. Identifikasi
yang jelas terhadap subyek utama kontrak;
3. Identifikasi
yang jelas dari batas waktu yang dituangkan dalam kontrak;
4. Tanda
tangan yang valid dari para pihak, yang disertai dengan tanggal pembuatan
kontrak
5. Kontrak
yang ditandatangani tidak dapat diubah oleh siapapun dan tidak ada yang bisa
mengingkarinya
Terdapat beberapa kendala dalam penerapan cyvber
notary diantaranya keharusan para penghadap untuk menandatangani akta,
keharusan para pihak untuk menandatangani akta, karena tanda tangan pihak merupakan
tanda bahwa para pihak setuju dengan seluruh isi akta tersebut. Di
belanda sudah memulai memulai untuk menggunakan tanda tangan elektronik dan
mengaturnya dalam richtlijen elektronische handtekeningen Tahun 1999
yang di dalamnya, untuk menjamin identifikasi originalitas tanda tangan
tersebut dilakukan penitipan tanda tangan ke suatu lembaga independen tersebut
disebut Trusted Third Party (Fernando & Salam, 2023).
Prospek penyelenggaraan konsep cyber notary di
Indonesia memberikan peluang yang sebesar – besarnya kepada sistem tersebut
untuk dapat masuk ke wilayah indonesia, karena
ditunjang oleh beberapa faktor yang menyebabkan konsep cyber notary
tersebut dapat diterapkan di Indonesia antara lain:
1. Adanya sistem
hukum modern memberikan peluang kepada konsep cyber notary untuk bisa
berdampingan dengan sistem yang sudah biasa dipakai oleh notaris yaitu sistem
konvensional dalam pembuatan akta.
2. Telah
terwujudnya Undang-undang ITE nomor 11 tahun 2008
3. Telah
masuknya sistem perdagangan e-commerce ke wilayah Indonesia, bahkan
sekarang telah semakin marak transaksi online shopping yang pasti akan
membutuhkan kinerja notaris dalam hal pembuatan akta secara elektronik
4. Masyarakat
Indonesia merupakan masyarakat yang modern, yang haus akan informasi dan rasa
keingintahuan yang sangat besar
5. Negara
Indonesia merupakan salah satu pengguna jasa Internet terbesar dan termasuk
salah satu negara dengan perkembangan bisnis yang sangat pesat di bidang e-commerce
6. Adanya
penggunaan media elektronik dalam RUPS PT, telah memberikan kontribusi yang
sangat besar bagi terwujudnya konsep cyber notary di Indonesia
7. Telah ada
peraturan perundang – undangan sebagai rujukan untuk terciptanya aturan secara
khusus yang mengatur mengenai cyber notary yaitu:
a.
Surat Mahkamah Agung RI tanggal 14 Januari 1988 No.
39/TU/88/102/Pid tentang microfilm atau Microfiche dapat
dipergunakan sebagai alat bukti.
b.
UU Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dalam
kegiatan bursa efek seperti Online Trading
c.
UU nomor 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan
d.
UU Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa
e.
UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi
f.
Peraturan Mahkamah Agung tentang Class Action Nomor 1 Tahun
2002
g.
UU Nomor 15 tahun 2002
tentang Pencucian Uang
h.
UU Nomor 37 tahun 2004
tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
i.
UU Nomor 40 tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas (PT)
j.
UU Nomor 11 tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Kekuatan hukum progresif adalah kekuatan yang menolak
dan ingin mematahkan keadaan status quo.
Mempertahankan status quo adalah menerima normativitas dan sistem yang ada
tanpa melihat kelemahan di dalamnya lalu mengatasinya (Faizal, 2017). Bagi
para penegak hukum mempertahankan status quo lebih mudah dan aman
daripadi berinisiatif melakukan perubahan dan pembaharuan, bekerja secara
biasa-biasa saja sambil menunggu pensiun lebih aman daripada bertingkah
melakukan perbaikan. Progresif itu adalah kreatif meninggalkan pikiran status
quo yang tidak banyak membantu membangkitkan bangsa dari keterpurukan (SUNARWAN, 2023).
Kesimpulan
Kemajuan
ilmu pengetahuan dan teknologi beserta segenap aplikasinya membuka kemungkinan
dibuatnya akta elektronis sebagai sarana untuk memperlancar kegiatan
e-commerce, secara teoritis dimungkinkan dibuat semua jenis akta, baik di bawah
tangan maupun otentik dalam bentuk akta elektronis. Pembuatan akta elektronis,
notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum tetap dapat berperan. Pada
dasarnya akta elektronis mempunyai kedudukan yang sama sebagai alat bukti
sebagaimana akta yang kita kenal. Penafsiran atas ketentuan hukum yang ada
mendukung kekuatan pembuktian akta. Mengenai hal ini notaris tidak perlu
khawatir, mengingat satu hal yang tidak tergantikan dari fungsi notaris
adalah kapasitasnya sebagai pejabat umum
khususnya dalam pembuatan akta otentik.
Daptar Pustaka
Ady, E. N. S., Nisrina, F. B.,
Ramadhani, F., & Irawan, F. (2022). Urgensi KUHD Dalam Menangani Risiko
Kejahatan Siber Pada Transaksi E-Commerce: Pentingnya Kodifikasi Ketentuan Umum
Hukum Dagang sebagai respon pemerintah terhadap perlindungan konsumen dalam
transaksi e-commerce. Journal of Law, Administration, and Social Science, 2(1),
45–55.
Anjarsari,
A. (2023). Tanggung jawab notaris atas pemalsuan identitas para pihak dalam
pembuatan akta pendirian yayasan (studi putusan mahkamah agung no.
1014/k/pid/2013). Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
Annisa,
S. N., & Haris, M. (2024). Analisis Tantangan dan prospek Masa Depan
Jabatan Notaris di Indonesia dalam Era Digitalisasi dan Perkembangan Ekonomi.
Journal of International Multidisciplinary Research, 2(1), 205–212.
Faizal,
L. (2017). Problematika Hukum Progresif Di Indonesia. Ijtimaiyya: Jurnal
Pengembangan Masyarakat Islam, 9(2), 1–24.
Fatmawati,
N. A. (2020). Kekuatan Pembuktian Digital Signature Pada Akta yang Dibuat oleh
Notaris. Jurnal Hukum Dan Kenotariatan, 4(2), 146–157.
Fernando,
M., & Salam, A. (2023). UrgensiTrusted Third Party Sebagai Acuan
Autentifikasi Tanda Tangan Digital Dalam Pembuatan Akta Notaris. JISIP (Jurnal
Ilmu Sosial Dan Pendidikan), 7(1).
Kamil,
F. R. (2023). Tanggung Jawab Reseller Terhadap Cacat Tersembunyi Pada Produk
Dalam Transaksi Elektronik (Studi di Indonetwork. co. id). Jurnal Manajemen,
Hukum Dan Sosial, 1(2).
Rizkianti,
W. (2016). Akta Otentik Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Melalui Media
Telekonferensi (Mekanisme Pembuatan dan Kekuatan Pembuktiannya). Jurnal
Yuridis, 3(1), 83–98.
SUNARWAN,
S. (2023). REKONSTRUKSI REGULASI PENGAWASAN PELAKSANAAN PUTUSAN PIDANA
BERSYARAT, PUTUSAN PIDANA PENGAWASAN DAN PUTUSAN LEPAS BERSYARAT YANG BERBASIS
NILAI KEADILAN. Universitas Islam Sultan Agung.
Umum,
W. P. (n.d.). Jurnal RechtsVinding BPHN.
Wisarja,
I. K., & Sudarsana, I. K. (2017). Refleksi kritis ideologi pendidikan
konservatisme dan libralisme menuju paradigma baru pendidikan. Journal of
Education Research and Evaluation, 1(4), 283–291.