Urgensi dan Formalitas Perlekatan Sidik Jari Penghadap pada Minuta Akta Notaris: Jabatan Notaris, Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Ilmu Daktiloskopi

 

Safira Fitri Maani

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

21921080@students.uii.ac.id

Abstrak:

Salah satu perbuatan hukum yang erat dengan notaris dan para pihak ketika pembuatan akta notaris adalah pembubuhan tanda tangan. Di dalam Pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nmor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris secara tegas berisi pengganti (surrogaat) tanda tangan apabila penghadap tidak dapat melakukan tanda tangan dengan cara ”membubuhkan sidik jari” pada minuta akta Notaris. Penelitian ini membahas mengenai urgensi dan formalitas perletakan sidik jari penghadap pada minuta akta Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 14 Tentang Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang No 11 Tahun Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Ilmu Daktiloskopi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa urgensi dari kewajiban perlekatan sidik jari penghadap pada minuta akta notaris adalah sidik jari lebih mendekati kepastian hukumnya daripada tanda tangan karena setiap orang memiliki sidik jari yang berbeda-beda, sehingga apabila dikemudian hari terjadi sengketa maka pihak yang bersangkutan tidak dapat menyangkalnya dan juga merupakan penerapan dari konsep non-repudiation (tidak dapat disangkal). Oleh karena itu sidik jari sebagai alat otentikasi yang tak terpisahkan dari diri seseorang (what you are) dan dirasa perlu untuk menambah keyakinan notaris akan kebenaran jati diri penghadap.

 

Kata Kunci: Identitas, Minuta Akta, Sidik Jari, Tanda Tangan, Transaksi Elektronik

 

Abstract:

One of the legal acts that is closely related to the notary and the parties when making a notarial deed is the affixing of a signature. In Article 44 paragraph 2 of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary Public, it expressly contains a replacement(surrogate)signature if the person present is unable to sign by "affixing a fingerprint" to the minutes of the Notary's deed. This research discusses the urgency and formality of placing facial fingerprints in the minutes of a Notary's deed based on Law Number 2 of 14 concerning Amendments to the Notary Position Law, Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, and Dactyloscopy. This research uses a type of normative juridical research.

The results of the research are that the urgency of the obligation to attach facing fingerprints to the minutes of a notarial deed is that fingerprints are closer to legal certainty than signatures because each person has different fingerprints, so that if in the future a dispute arises then the party concerned cannot deny it. and is also an application of the conceptnon-repudiation (undeniable). Therefore, fingerprints are an authentication tool that is inseparable from a person's self(what you are) and it is deemed necessary to increase the notary's confidence in the truth of the person's identity.

 

Keywords: Fingerprints, Deed Minutes, Electronic Transactions, Identity, Signature

          

Pendahuluan

Perkembangan teknologi, komunikasi dan informasi yang pesat telah berpengaruh terhadap berbagai aspek dalam kehidupan manusia (Setiawan, 2018). Banyak aktivitas sehari-hari yang dilakukan bertatap muka sudah bergeser ke dalam sistem elektronik yang melibatkan teknologi. Para pihak yang bertransaksi tidak perlu bertemu langsung, sehingga dapat menghemat waktu, tenaga dan biaya. Di dalam transaksi konvensional atau berbasis kertas (paper), jika terjadi perselisihan antara para pihak, maka dokumen yang berbasis kertas itu menjadi alat bukti untuk memastikan bahwa isi dari dokumen tersebut telah dibaca dan disetujui oleh pihak yang menandatanganinya. Notaris adalah pejabat umum yang diberikan pemerintah yang telah diberikan kewenangan dalam menjalankan tugas dan fungsi negara dalam pembuatan alat bukti yang otentik di bidang keperdataan (Borman, 2019).

Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan: (Adjie & Sumayyah, 2015) ”Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang- undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.” Salah satu perbuatan hukum yang erat dengan notaris dan para pihak ketika pembuatan akta notaris adalah pembubuhan tanda tangan. Pada akhir akta notaris biasanya terdapat kalimat : “Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi, dan saya, Notaris, menandatangani akta ini”. Di dalam Pasal 44 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris juga diatur mengenai kewajiban penandatanganan akta notaris beserta sanksinya, yang berbunyi sebagai berikut: (Adjie & Sumayyah, 2015)” (1). Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya, (2). Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tegas pada akhir akta”. Pada ayat 2 pasal tersebut di atas diatur mengenai kewajiban notaris untuk menyebutkan secara tegas alasan seorang penghadap yang tidak dapat menandatangani akta (Merlyani, Yahanan, & Trisaka, 2020). Rumusan pernyataan tersebut merupakan pengganti (surrogaat) tanda tangan. Tan Thong Kie berpendapat, bila pada akta notaris tidak terdapat tanda tangan seorang penghadap dapat membahayakan jabatan notaris dimana mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. Adapun dengan berlakunya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pada Pasal 16 huruf C juga ditegaskan ”Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta”, sehingga kini setiap notaris diwajibkan untuk membubuhkan sidik jari penghadap pada minuta akta yang dibuatnya.

Dengan demikian, seorang notaris akan mengambil sidik jari penghadap yang tidak mampu menandatangani akta guna pengamanan terhadap dirinya sendiri. Hal ini menimbulkan perdebatan di kalangan notaris dan masyarakat mengenai bagaimana tata cara pengambilan sidik jari penghadap, jenis tinta apa yang dipergunakan, sidik jari mana saja yang harus diambil, kemudian mengenai pengambilan sidik jari secara elektronik, serta implikasi terhadap pembuktian akta tersebut. Dalam penerapannya sejauh ini juga muncul keluhan-keluhan dari masyarakat, seperti jari yang kotor karena tinta, tidak nyaman, dan lain sebagainya. Di sisi lain, sidik jari adalah identitas pribadi yang melekat pada diri seseorang, sehingga timbullah kewajiban hukum bagi notaris untuk melindungi data pribadi tersebut secara patut dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.   

  

Metode

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum, filsafat hukum, teori hukum dan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif berupa pendekatan konseptual dimana pendekatan melalui unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadangkala menunjuk pada hal universal yang diabstraksikan dari hal-hal partikular. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kegiatan studi dokumen yang terkait dengan topik penelitian hukum ini. Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan memahami sendiri jenis bahan hukum primer dan sekunder.

 

Hasil dan Pembahasan

Dalam dunia kepolisian, penggunaan sidik jari bukanlah suatu hal yang baru. Sidik jari pertama kali dipergunakan oleh Federal Bureau of Investigation (untuk selanjutnya disingkat dengan FBI) di Amerika Serikat sekitar tahun 1960. Dalam perkembangan selanjutnya, sidik jari tidak hanya dimanfaatkan untuk bidang kriminal saja, tetapi juga bidang non-kriminal (Aisyah, 2019). Sidik jari (fingerprint) adalah hasil reproduksi tapak jari, baik yang sengaja diambil, dicapkan dengan tinta, maupun bekas yang ditinggalkan pada benda karena pernah tersentuh kulit telapak tangan atau kaki (Yuserlina, 2017). Pengetahuan sidik jari dalam acara pidana mengambil peran yang penting karena hasil ketetapannya diakui dan dianggap sebagai suatu alat bukti yang sah terhadap salah tidaknya terdakwa dalam tindak pidana (Lestari & Damayanti, 2018). Bagian penting dan harus nyata dalam sidik jari adalah garis papilar pusat. Bagian ini terletak kurang lebih di pusat ruas atas suatu jari. Maka sidik jari harus diambil dengan jari mendatar, tidak dengan jari berdiri tegak lurus. Sidik jari memiliki keistimewaan, yaitu gambar sidik jari pada seseorang tidak akan berubah bentuknya dari lahir sampai mati, walaupun pada saat-saat tertentu kulit jari mengalami perubahan, misalnya pembaharuan kulit dan lain sebagainya (Vitasari & Musyafah, 2023). Gambar hanya dapat berubah karena keadaan yang tidak wajar, misalnya jari terbakar, terpotong atau teriris pisau atau rusak mengenai mencapai lapisan kulit terdalam dan menyebabkan bentuk alur papilair berubah. Selain itu yang dapat berubah adalah besar kecilnya gambar sidik jari, misalnya sidik jari bayi yang kemudian tumbuh menjadi besar setelah dewasa. Karena keistimewaan itu, Ilmu identifikasi sidik jari atau daktiloskopi muncul sebagai sarana dan upaya pengenalan identitas seseorang melalui suatu proses dan upaya pengenalan dan penelitian sidik jari, yang dipergunakan untuk berbagai keperluan atau kebutuhan tanda bukti dan tanda pengenal di berbagai negara. Di Indonesia, Peran daktiloskopi sebagai sarana untuk menentukan identitas seseorang dalam bidang penegakan hukum dan pelayanan serta perlindungan masyarakat, terutama dalam usaha menunjang keamanan dan ketertiban masyarakat.

Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris terhadap urgensi perlekatan sidik jari pada minuta akta berawal karena banyaknya masalah kepalsuan identitas. Di dalam praktik, sering terjadi penghadap menyangkal atau lupa bahwa dirinya pernah menghadap di hadapan notaris, maupun menyangkali tanda tangannya sendiri. Kepalsuan juga jamak terjadi pada bukti identitas diri seseorang, seperti Kartu Tanda Penduduk atau paspor. Hal itu berbahaya bagi notaris karena didalam pembuatan akta diperlukannya identitas para penghadap sebagai syarat otentisitas akta notaris. Dengan adanya sidik jari, secara tidak langsung diterapkannya konsep non-repudiation, yaitu menghindari adanya penampikan bahwa penghadap tidak pernah menghadap di hadapan notaris dan tidak pernah menandatangani akta. Oleh karena itu sidik jari sebagai alat otentikasi yang tak terpisahkan dari diri seseorang (what you are) dan dirasa perlu untuk menambah keyakinan notaris akan kebenaran jati diri penghadap. Adapun diperkuat pada Pmerintah dalam menanggapi Pasal 16 ayat (1) huruf c yang dituangkan dalam DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) mengemukakan alasan dimasukkannya pasal tersebut adalah “untuk memberikan jaminan kepastian hukum mengenai kebenaran identitas penghadap karena sidik jari tidak dapat dipalsukan.” Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, tidak menyebutkan secara jelas mengenai sidik jari yang mana digunakan (jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, atau kelingking). Mengenai sidik jari tersebut banyak pendapat, ada yang berpendapat 10 (sepuluh) jari tangan, ada yang 5 (lima) jari tangan, jari tangan yang kanan ataukah kiri, ada yang berpendapat cap ibu jari saja. Didalam PP INI (Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia) telah mengeluarkan kesatuan sikap yang menyatakan bahwa yang digunakan adalah cap ibu jari kanan saja. Sidik jari tersebut diambil berkaitan dengan pembuatan akta tertentu (setiap pembuatan akta yang dibuat dalam bentuk minuta akta) (Dewi, 2015), yang diambil pada lembaran tersendiri dengan memuat uraian yang jelas judul akta, tanggal akta, nomor akta, nama penghadap dan bila dirasa perlu dikuatkan dengan tandatangan dari penghadap. Sidik jari tersebut diambil pada hari dan tanggal yang sama dihadapan notaris dan saksi-saksi pada saat berlangsungnya proses pembuatan akta dan sebelum penandatanganan akta. Dengan demikian pada saat ini fungsi sidik jari hanyalah untuk memperkuat alat bukti dan keyakinan notaris akan identitas diri penghadap saja. Meskipun Pasal 15 Ayat 3 Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mengatur perihal Cyber Notary yang memungkinkan adanya penggunaan sidik jari elektronik sebagai bagian dari traksaksi elektronik, namun dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sendiri belum secara spesifik mengatur mengenai sidik jari elektronik tersebut. Sehingga menyebabkan penggunaan sidik jari elektronik mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu sebagai tanda tangan yang dipergunakan untuk alat autentikasi maupun verifikasi (Amajihono, 2022).

Jika ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Prastya, Adnyani, & Ardhya, 2021), sidik jari yang diambil dan disimpan secara elektronik, tanpa adanya sistem untuk mencocokkan identitas secara langsung pada database referensi data kependudukan yang tunggal, belum dapat berfungsi sebagai sarana verifikasi diri dari pengguna sistem elektronik. Edmon Makarim berpendapat, bahwa tanda tangan elektronik banyak bentuknya salah satunya biometric fisiologis, yaitu iris, retina, sidik jari, DNA, serta geometri wajah (Mayana & Santika, 2021). Penerapan biometric memunculkan beberapa risiko berkaitan dengan privasi atau perlindungan data pribadi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) dikarenakan data biometric akan disimpan dalam jumlah besar dan bersifat personal (Priscyllia, 2019). Sehingga, bentuk-bentuk tanda tangan tersebut dapat diketahui bahwa sidik jari dapat dikategorikan sebagai bagian dari tanda tangan berupa biometric. Adapun di dalam penjelasan Pasal 39 Ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik telah dijelaskan bahwa dalam melakukan pengujian keautentikan identitas dan memeriksa otorisasi Pengguna Sistem Elektronik, perlu memperhatikan antara lain: 1. Kebijakan dan prosedur tertulis untuk memastikan kemampuan untuk menguji keautentikan identitas dan memeriksa kewenangan Pengguna Sistem Elektronik; 2. Metode untuk menguji keautentikan; dan 3. Kombinasi paling sedikit 2 (dua) faktor autentikasi atau two factor authentication adalah PIN/password (what you know), Kartu magnetis dengan chip, token, digital signature (what you have), retina dan sidik jari (what you are or biometrik)

Jika ditinjau dari ilmu daktiloskopi, mengenai cara pengambilan sidik jari dapat dilakukan secara manual dengan cara rata (flat) dan gilasan karet (rolled). Kedua cara ini dapat diberlakukan dengan catatan hasilnya baik dan jelas. Cara pengambilan manual digulir (rolled) memiliki kelebihan, yakni keseluruhan bagian sidik jari akan terekam sempurna. Pada pengambilan dengan cara rata (flat) bila dilakukan dengan kurang seksama, titik delta sidik jari rawan terpotong sehingga polanya tidak dapat diidentifikasi dan dirumuskan. Bila pola teraan jarinya tidak jelas atau tidak terbaca, maka percuma saja sidik jari itu diambil karena nilai kekuatan pembuktiannya sama sekali tidak ada. Tinta yang digunakanpun tidak boleh sembarangan, melainkan harus tinta daktiloskopi yang khusus digunakan untuk keperluan forensik dengan keunggulan lebih tahan lama dari jenis-jenis tinta lainnya. Sedangkan untuk pengambilan sidik jari elektronik boleh saja dengan menggunakan alat pemindai sensor optikal, kapasitif, atau jenis lainnya, asalkan hasilnya jelas dan dapat terbaca. Sistem sidik jari elektronik ini sebaiknya tidak berhenti sampai tahap pengambilan citra sidik jari (image acquisition) saja, tetapi harus dilanjutkan dengan tahapan pemrosesan citra (image processing), pembentukan template (template creation), penyimpanan, hingga pencocokan template (template matching) terhadap referensi data yang terdapat dalam sistem yang terintegrasi dengan data kependudukan nasional. Dengan demikian pengenalan penghadap bukan untuk formalitas semata, tetapi sampai menyentuh kebenaran materiil. Kekuatan pembuktian sidik jari di Indonesia, berangkat dari ketentuan Pasal 183 KUHAP yang dihubungkan dengan Pasal 191 KUHAP (Prehantoro, Sugiarto, & Lawolo, 2017), maka penilaian atas suatu pembuktian dan keyakinan bahwa terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana tersebut, diserahkan kepada hakim untuk menentukannya. Pengaturan sidik jari dalam hukum pembuktian di muka persidangan memerlukan ahli atas sidik jari dalam hal ini Kepolisian (INAFIS POLRI) yang akan melakukan pengecekan dan menemukan rumus sidik jari, apabila sesuai maka dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan (Winata, 2022).

 

Kesimpulan

Bahwa urgensi dari kewajiban perlekatan sidik jari penghadap pada minuta akta notaris sebagaimana ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris adalah sidik jari lebih mendekati kepastian hukumnya daripada tanda tangan karena setiap orang memiliki sidik jari yang berbeda-beda, sehingga apabila dikemudian hari terjadi sengketa maka pihak yang bersangkutan tidak dapat menyangkalnya dan juga merupakan penerapan dari konsep non-repudiation (tidak dapat disangkal). Oleh karena itu sidik jari sebagai alat otentikasi yang tak terpisahkan dari diri seseorang (what you are) dan dirasa perlu untuk menambah keyakinan notaris akan kebenaran jati diri penghadap. Jika ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, sidik jari yang diambil dan disimpan secara elektronik, tanpa adanya sistem untuk mencocokkan identitas secara langsung pada database referensi data kependudukan yang tunggal, belum dapat berfungsi sebagai sarana verifikasi diri dari pengguna sistem elektronik. Jika ditinjau dari ilmu daktiloskopi, mengenai cara pengambilan sidik jari dapat dilakukan secara manual dengan cara rata (flat) dan gilasan karet (rolled). Kedua cara ini dapat diberlakukan dengan catatan hasilnya baik dan jelas. Bila sidik jari hendak dipergunakan sebagai tanda tangan elektronik, maka harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Penulis berpendapat, jika pengambilan sidik jari secara elektronik, hasil cetaknya harus menjadi satu kesatuan dengan minuta akta. Bila pembuatan akta secara elektronik telah dimungkinkan, maka sidik jari sebagai tanda tangan elektronik harus menjadi suatu kesatuan dengan dokumen elektronik tersebut, agar menjadi alat bukti yang sah. Kemudian apabila pada suatu kesempatan penandatanganan ternyata penghadap menjadi pihak dalam lebih dari satu akta, dimana seluruh sidik jari penghadap cukup diambil sekali saja. Lembaran sidik jari cukup dilekatkan pada satu minuta akta, dan kemudian pada minuta akta lainnya dicantumkan keterangan bahwa sidik jari penghadap telah dilekatkan pada minuta akta sebelumnya. Sedangkan bila data sidik jari elektronik digunakan lebih dari sekali, maka hal tersebut harus tercatat dalam catatan (log) pemakaian sidik jari penghadap untuk menerangkan perlekatannya pada akta. Selanjutnya, Notaris perlu membekali diri dengan ilmu mengenai sidik jari serta teknis mengambil sidik jari yang benar. Hal ini bertujuan agar alur-alur teraan jari yang diambil dapat terbaca (legible), serta memiliki kekuatan pembuktian yang sah.

 

Daftar Pustaka

 

Adjie, Habib, & Sumayyah, Dinah. (2015). Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

 

Aisyah, Nur. (2019). Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Kaitannya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak di Bawah Umur. Jurnal Al-Dustur, 2(1).

 

Amajihono, Kosmas Dohu. (2022). Kekuatan Hukum Kontrak Elektronik. Jurnal Panah Keadilan, 1(2), 128–139.

 

Borman, M. Syahrul. (2019). Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektf Undang-Undang Jabatan Notaris. Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektf Undang-Undang Jabatan Notaris, 3(1).

 

Dewi, Amelia Sri Kusuma. (2015). Penyelenggaraan RUPS melalui Media Elektronik terkait Kewajiban Notaris Melekatkan Sidik Jari Penghadap. Arena Hukum, 8(1), 108–126.

 

Lestari, Anis Dewi, & Damayanti, Meliana. (2018). Cakupan Alat Bukti Sebagai Upaya Pemberantasan Kejahatan Siber. Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum, 3(1), 47–68.

 

Mayana, Ranti Fauza, & Santika, Tisni. (2021). Legalitas tanda tangan elektronik: posibilitas dan tantangan notary digitalization di Indonesia. ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 4(2), 244–262.

 

Merlyani, Dwi, Yahanan, Annalisa, & Trisaka, Agus. (2020). Kewajiban Pembacaan Akta Otentik Oleh Notaris Di Hadapan Penghadap Dengan Konsep Cyber Notary. Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, 9(1), 36–47.

 

Prastya, Komang Frisma Indra, Adnyani, Ni Ketut Sari, & Ardhya, Si Ngurah. (2021). Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Online Melalui E-Commerce Menurut Pasal 1320 Kuhperdata Dan Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Jurnal Komunitas Yustisia, 4(2), 617–625.

 

Prehantoro, Prehantoro, Sugiarto, Anton Hutomo, & Lawolo, Arisman. (2017). Kekuatan Sidik Jari Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Mengungkap Tindak Pidana Di Tingkat Penyidikan.

 

Priscyllia, Fanny. (2019). Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum. Jatiswara, 34(3), 239–249.

 

Setiawan, Daryanto. (2018). Dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap budaya. JURNAL SIMBOLIKA Research and Learning in Communication Study, 4(1), 62–72.

 

Vitasari, Diana Agatha, & Musyafah, Aisyah Ayu. (2023). Akibat Hukum Pembubuhan Cap Ibu Jari Sebagai Pengganti Tanda Tangan Dalam Pembuatan Akta Notaris. AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 5(2), 1523–1536.

 

Winata, Femagresvica Budya. (2022). Kekuatan Sidik Jari Sebagai Alat Bukti dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan. Transformasi Hukum, 1(1), 23–34.

 

Yuserlina, Anny. (2017). Peranan sidik jari dalam proses penyidikan untuk menentukan pelaku tindak pidana. JCH (Jurnal Cendekia Hukum), 3(1), 46–60.