Urgensi dan Formalitas Perlekatan Sidik Jari Penghadap
pada Minuta Akta Notaris: Jabatan
Notaris, Informasi dan Transaksi Elektronik,
dan Ilmu Daktiloskopi
Safira Fitri Maani
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
21921080@students.uii.ac.id
Abstrak:
Salah satu perbuatan hukum yang erat dengan notaris dan para pihak ketika
pembuatan akta notaris adalah pembubuhan
tanda tangan. Di dalam Pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nmor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan
Notaris secara tegas berisi pengganti
(surrogaat) tanda tangan
apabila penghadap tidak dapat melakukan tanda tangan dengan cara ”membubuhkan
sidik jari” pada minuta akta Notaris. Penelitian ini membahas mengenai urgensi
dan formalitas perletakan sidik jari penghadap pada minuta akta Notaris
berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 14 Tentang Perubahan Undang-Undang
Jabatan Notaris, Undang-Undang No 11 Tahun Tahun 2008 Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik, dan Ilmu
Daktiloskopi. Penelitian ini menggunakan
jenis penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa urgensi dari kewajiban
perlekatan sidik jari penghadap pada minuta akta notaris adalah sidik
jari lebih mendekati kepastian hukumnya daripada tanda tangan karena setiap
orang memiliki sidik jari yang berbeda-beda, sehingga apabila dikemudian hari
terjadi sengketa maka pihak yang bersangkutan tidak dapat menyangkalnya dan
juga merupakan penerapan dari konsep non-repudiation (tidak dapat
disangkal). Oleh
karena itu sidik jari sebagai alat otentikasi yang tak terpisahkan dari diri
seseorang (what you are) dan dirasa perlu untuk menambah
keyakinan notaris akan kebenaran jati diri penghadap.
Kata Kunci: Identitas, Minuta Akta,
Sidik Jari, Tanda Tangan, Transaksi Elektronik
Abstract:
One of
the legal acts that is closely related to the notary and the parties when
making a notarial deed is the affixing of a signature. In Article 44 paragraph
2 of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004
concerning the Position of Notary Public, it expressly contains a
replacement(surrogate)signature if the person present is unable to sign by
"affixing a fingerprint" to the minutes of the Notary's deed. This
research discusses the urgency and formality of placing facial fingerprints in
the minutes of a Notary's deed based on Law Number 2 of 14 concerning
Amendments to the Notary Position Law, Law No. 11 of 2008 concerning
Information and Electronic Transactions, and Dactyloscopy. This research uses a
type of normative juridical research.
The
results of the research are that the urgency of the obligation to attach facing
fingerprints to the minutes of a notarial deed is that fingerprints are closer
to legal certainty than signatures because each person has different
fingerprints, so that if in the future a dispute arises then the party
concerned cannot deny it. and is also an application of the
conceptnon-repudiation (undeniable). Therefore, fingerprints are an
authentication tool that is inseparable from a person's self(what you are) and
it is deemed necessary to increase the notary's confidence in the truth of the
person's identity.
Keywords: Fingerprints, Deed
Minutes, Electronic Transactions, Identity, Signature
Pendahuluan
Perkembangan teknologi, komunikasi dan informasi yang
pesat telah berpengaruh terhadap berbagai aspek dalam kehidupan manusia (Setiawan, 2018). Banyak
aktivitas sehari-hari yang dilakukan bertatap muka sudah bergeser ke dalam
sistem elektronik yang melibatkan teknologi. Para pihak yang bertransaksi tidak
perlu bertemu langsung, sehingga dapat menghemat waktu, tenaga dan biaya. Di
dalam transaksi konvensional atau berbasis kertas (paper), jika terjadi perselisihan
antara para pihak, maka dokumen yang berbasis kertas itu menjadi alat bukti
untuk memastikan bahwa isi dari dokumen tersebut telah dibaca dan disetujui
oleh pihak yang menandatanganinya. Notaris adalah pejabat umum yang diberikan
pemerintah yang telah diberikan kewenangan dalam menjalankan tugas dan fungsi
negara dalam pembuatan alat bukti yang otentik di bidang keperdataan (Borman, 2019).
Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
Tentang Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan: (Adjie & Sumayyah, 2015) ”Notaris
adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki
kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang- undang ini atau
berdasarkan undang-undang lainnya.” Salah satu perbuatan hukum yang erat dengan
notaris dan para pihak ketika pembuatan akta notaris adalah pembubuhan tanda tangan.
Pada akhir akta notaris biasanya terdapat kalimat : “Setelah saya, Notaris
membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para
penghadap, para saksi, dan saya, Notaris, menandatangani akta ini”. Di
dalam Pasal 44 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris juga diatur
mengenai kewajiban penandatanganan akta notaris beserta sanksinya, yang
berbunyi sebagai berikut: (Adjie & Sumayyah, 2015)” (1).
Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap
penghadap, saksi, dan notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat
membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya, (2). Alasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tegas pada akhir akta”. Pada ayat 2 pasal
tersebut di atas diatur mengenai kewajiban notaris untuk menyebutkan secara
tegas alasan seorang penghadap yang tidak dapat menandatangani akta (Merlyani, Yahanan, & Trisaka, 2020). Rumusan pernyataan tersebut
merupakan pengganti (surrogaat) tanda
tangan. Tan
Thong Kie berpendapat, bila pada akta notaris tidak terdapat tanda tangan
seorang penghadap dapat membahayakan jabatan notaris dimana
mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di
bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk
menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. Adapun dengan
berlakunya Undang-undang
Nomor 2 Tahun 2014 Tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
pada Pasal 16 huruf C juga ditegaskan ”Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib
melekatkan surat dan dokumen serta sidik
jari penghadap pada minuta
akta”, sehingga kini
setiap notaris diwajibkan untuk membubuhkan sidik jari penghadap pada minuta
akta yang dibuatnya.
Dengan
demikian, seorang notaris akan mengambil sidik jari penghadap yang tidak mampu
menandatangani akta guna pengamanan terhadap dirinya sendiri. Hal ini menimbulkan
perdebatan di kalangan notaris dan masyarakat mengenai bagaimana tata cara
pengambilan sidik jari penghadap, jenis tinta apa yang dipergunakan, sidik jari
mana saja yang harus diambil, kemudian
mengenai pengambilan sidik jari secara elektronik, serta implikasi terhadap
pembuktian akta tersebut. Dalam penerapannya sejauh ini juga muncul
keluhan-keluhan dari masyarakat, seperti jari yang kotor karena tinta, tidak
nyaman, dan lain sebagainya. Di sisi lain, sidik jari adalah identitas pribadi
yang melekat pada diri seseorang, sehingga timbullah kewajiban hukum bagi
notaris untuk melindungi data pribadi tersebut secara patut dan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Metode
Metode
penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis
normatif, yaitu penelitian
terhadap asas-asas hukum, filsafat hukum, teori hukum dan melalui
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah
pendekatan normatif berupa pendekatan konseptual dimana pendekatan melalui
unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi
yang kadangkala menunjuk pada hal universal yang diabstraksikan dari hal-hal
partikular. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data sekunder,
yaitu data yang diperoleh melalui kegiatan studi dokumen yang terkait dengan
topik penelitian hukum ini. Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini
menggunakan metode kualitatif dengan memahami sendiri jenis bahan hukum primer
dan sekunder.
Hasil dan Pembahasan
Dalam
dunia kepolisian, penggunaan sidik jari bukanlah suatu hal yang baru. Sidik
jari pertama kali dipergunakan oleh Federal
Bureau of Investigation (untuk selanjutnya disingkat dengan FBI) di Amerika
Serikat sekitar tahun 1960. Dalam perkembangan selanjutnya, sidik jari tidak
hanya dimanfaatkan untuk bidang kriminal saja, tetapi juga bidang non-kriminal (Aisyah, 2019). Sidik jari (fingerprint) adalah hasil reproduksi
tapak jari, baik yang sengaja diambil, dicapkan dengan tinta, maupun bekas yang
ditinggalkan pada benda karena pernah tersentuh kulit telapak tangan atau kaki (Yuserlina, 2017). Pengetahuan
sidik jari dalam acara pidana mengambil peran yang penting karena hasil
ketetapannya diakui dan dianggap sebagai suatu alat bukti yang sah terhadap
salah tidaknya terdakwa dalam tindak pidana (Lestari & Damayanti, 2018). Bagian
penting dan harus nyata dalam sidik jari adalah garis papilar pusat. Bagian ini
terletak kurang lebih di pusat ruas atas suatu jari. Maka sidik jari harus
diambil dengan jari mendatar, tidak dengan jari berdiri tegak lurus. Sidik jari memiliki keistimewaan,
yaitu gambar sidik jari pada seseorang tidak akan berubah bentuknya dari
lahir sampai mati, walaupun pada saat-saat tertentu kulit jari mengalami
perubahan, misalnya pembaharuan kulit dan lain sebagainya (Vitasari & Musyafah, 2023). Gambar
hanya dapat berubah karena keadaan yang tidak wajar, misalnya jari terbakar,
terpotong atau teriris pisau atau rusak mengenai mencapai lapisan kulit
terdalam dan menyebabkan bentuk alur papilair berubah. Selain itu yang dapat
berubah adalah besar kecilnya gambar sidik jari, misalnya sidik jari bayi yang
kemudian tumbuh menjadi besar setelah dewasa. Karena keistimewaan itu, Ilmu identifikasi sidik
jari atau daktiloskopi
muncul sebagai sarana dan upaya pengenalan identitas seseorang melalui suatu
proses dan upaya pengenalan dan penelitian sidik jari, yang dipergunakan untuk
berbagai keperluan atau kebutuhan tanda bukti dan tanda pengenal di berbagai
negara. Di Indonesia, Peran daktiloskopi sebagai sarana untuk menentukan
identitas seseorang dalam bidang penegakan hukum dan pelayanan serta
perlindungan masyarakat, terutama dalam usaha menunjang keamanan dan ketertiban
masyarakat.
Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang
Jabatan Notaris terhadap
urgensi perlekatan sidik jari pada minuta akta berawal karena banyaknya masalah
kepalsuan identitas. Di dalam praktik, sering terjadi penghadap menyangkal atau lupa
bahwa dirinya pernah menghadap di hadapan notaris, maupun menyangkali tanda
tangannya sendiri. Kepalsuan juga jamak terjadi pada bukti identitas diri
seseorang, seperti Kartu Tanda Penduduk atau paspor. Hal itu
berbahaya bagi notaris karena didalam pembuatan akta diperlukannya identitas
para penghadap sebagai syarat otentisitas akta notaris. Dengan adanya sidik
jari, secara tidak langsung diterapkannya konsep non-repudiation, yaitu
menghindari adanya penampikan bahwa penghadap tidak pernah menghadap di hadapan
notaris dan tidak pernah menandatangani akta. Oleh
karena itu sidik jari sebagai alat otentikasi yang tak terpisahkan dari diri
seseorang (what you are) dan dirasa
perlu untuk menambah keyakinan notaris akan kebenaran jati diri penghadap. Adapun diperkuat pada
Pmerintah dalam menanggapi Pasal 16 ayat (1) huruf c yang dituangkan dalam DIM
(Daftar Inventarisasi Masalah) mengemukakan alasan dimasukkannya pasal tersebut
adalah “untuk memberikan jaminan kepastian hukum mengenai kebenaran identitas
penghadap karena sidik jari tidak dapat dipalsukan.” Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan
Notaris, tidak menyebutkan secara jelas mengenai sidik jari yang mana digunakan
(jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, atau kelingking). Mengenai sidik
jari tersebut banyak pendapat, ada yang berpendapat 10 (sepuluh) jari tangan,
ada yang 5 (lima) jari tangan, jari tangan yang kanan ataukah kiri, ada yang
berpendapat cap ibu jari saja. Didalam PP INI (Pengurus Pusat Ikatan Notaris
Indonesia) telah mengeluarkan kesatuan sikap yang menyatakan bahwa yang
digunakan adalah cap ibu jari kanan saja. Sidik jari tersebut diambil berkaitan
dengan pembuatan akta tertentu (setiap pembuatan akta yang dibuat dalam bentuk
minuta akta) (Dewi, 2015), yang
diambil pada lembaran tersendiri dengan memuat uraian yang jelas judul akta,
tanggal akta, nomor akta, nama penghadap dan bila dirasa perlu dikuatkan dengan
tandatangan dari penghadap. Sidik jari tersebut diambil pada hari dan tanggal
yang sama dihadapan notaris dan saksi-saksi pada saat berlangsungnya proses
pembuatan akta dan sebelum penandatanganan akta. Dengan demikian pada saat ini
fungsi sidik jari hanyalah untuk memperkuat alat bukti dan keyakinan notaris
akan identitas diri penghadap saja. Meskipun Pasal 15 Ayat 3 Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan
Undang-Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mengatur perihal Cyber
Notary yang memungkinkan adanya penggunaan sidik jari elektronik sebagai
bagian dari traksaksi elektronik, namun dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2014
Tentang Perubahan Undang-Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
sendiri belum secara spesifik mengatur mengenai sidik jari elektronik tersebut.
Sehingga menyebabkan penggunaan sidik jari elektronik mengacu pada ketentuan
Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik, yaitu sebagai tanda tangan yang dipergunakan untuk alat
autentikasi maupun verifikasi (Amajihono, 2022).
Jika ditinjau dari perspektif Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan
Transaksi Elektronik (Prastya, Adnyani, & Ardhya, 2021), sidik jari
yang diambil dan disimpan secara elektronik, tanpa adanya sistem untuk
mencocokkan identitas secara langsung pada database referensi data kependudukan
yang tunggal, belum dapat berfungsi sebagai sarana verifikasi diri dari
pengguna sistem elektronik. Edmon Makarim berpendapat, bahwa tanda tangan
elektronik banyak bentuknya salah satunya biometric fisiologis, yaitu iris,
retina, sidik jari, DNA, serta geometri wajah (Mayana & Santika, 2021). Penerapan
biometric memunculkan beberapa risiko berkaitan dengan privasi atau
perlindungan data pribadi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) dikarenakan data
biometric akan disimpan dalam jumlah besar dan bersifat personal (Priscyllia, 2019). Sehingga,
bentuk-bentuk tanda tangan tersebut dapat diketahui bahwa sidik jari dapat
dikategorikan sebagai bagian dari tanda tangan berupa biometric. Adapun di
dalam penjelasan Pasal 39 Ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun
2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik telah dijelaskan
bahwa dalam melakukan pengujian keautentikan identitas dan memeriksa otorisasi
Pengguna Sistem Elektronik, perlu memperhatikan antara lain: 1. Kebijakan dan
prosedur tertulis untuk memastikan kemampuan untuk menguji keautentikan
identitas dan memeriksa kewenangan Pengguna Sistem Elektronik; 2. Metode untuk
menguji keautentikan; dan 3. Kombinasi paling sedikit 2 (dua) faktor autentikasi atau two factor authentication adalah
PIN/password (what you know), Kartu magnetis dengan chip, token,
digital signature (what you have), retina dan sidik jari (what you are or biometrik)
Jika ditinjau dari ilmu daktiloskopi, mengenai cara
pengambilan sidik jari dapat dilakukan secara manual dengan cara rata (flat)
dan gilasan karet (rolled). Kedua cara ini dapat diberlakukan dengan
catatan hasilnya baik dan jelas. Cara pengambilan manual digulir (rolled)
memiliki kelebihan, yakni keseluruhan bagian sidik jari akan terekam sempurna.
Pada pengambilan dengan cara rata (flat) bila dilakukan dengan kurang
seksama, titik delta sidik jari rawan terpotong sehingga polanya tidak dapat
diidentifikasi dan dirumuskan. Bila pola teraan jarinya tidak jelas atau tidak
terbaca, maka percuma saja sidik jari itu diambil karena nilai kekuatan
pembuktiannya sama sekali tidak ada. Tinta yang digunakanpun tidak boleh
sembarangan, melainkan harus tinta daktiloskopi yang khusus digunakan untuk
keperluan forensik dengan keunggulan lebih tahan lama dari jenis-jenis tinta
lainnya. Sedangkan untuk
pengambilan sidik jari elektronik boleh saja dengan menggunakan alat pemindai
sensor optikal, kapasitif, atau jenis lainnya, asalkan hasilnya jelas dan dapat
terbaca. Sistem sidik jari elektronik ini sebaiknya tidak
berhenti sampai tahap pengambilan citra sidik jari (image acquisition)
saja, tetapi harus dilanjutkan dengan tahapan pemrosesan citra (image
processing), pembentukan template (template creation), penyimpanan,
hingga pencocokan template (template matching) terhadap referensi data
yang terdapat dalam sistem yang terintegrasi dengan data kependudukan nasional.
Dengan demikian pengenalan penghadap bukan untuk formalitas semata, tetapi
sampai menyentuh kebenaran materiil. Kekuatan pembuktian sidik jari di
Indonesia, berangkat dari ketentuan Pasal 183 KUHAP yang dihubungkan dengan
Pasal 191 KUHAP (Prehantoro, Sugiarto, & Lawolo, 2017), maka
penilaian atas suatu pembuktian dan keyakinan bahwa terdakwa benar-benar
melakukan tindak pidana tersebut, diserahkan kepada hakim untuk menentukannya. Pengaturan
sidik jari dalam hukum pembuktian di muka persidangan memerlukan ahli atas
sidik jari dalam hal ini Kepolisian (INAFIS POLRI) yang akan melakukan
pengecekan dan menemukan rumus sidik jari, apabila sesuai maka dapat dijadikan
alat bukti dalam persidangan (Winata, 2022).
Kesimpulan
Bahwa urgensi
dari kewajiban perlekatan sidik jari penghadap pada minuta akta notaris
sebagaimana ditetapkan pada Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Undang-Undang
Jabatan Notaris adalah sidik jari lebih mendekati kepastian hukumnya
daripada tanda tangan karena setiap orang memiliki sidik jari yang
berbeda-beda, sehingga apabila dikemudian hari terjadi sengketa maka pihak yang
bersangkutan tidak dapat menyangkalnya dan juga merupakan penerapan dari konsep
non-repudiation (tidak dapat disangkal). Oleh karena itu sidik jari
sebagai alat otentikasi yang tak
terpisahkan dari diri seseorang (what you
are) dan dirasa
perlu untuk menambah keyakinan notaris akan kebenaran jati diri penghadap.
Jika ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun
2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, sidik jari yang
diambil dan disimpan secara elektronik, tanpa adanya sistem untuk mencocokkan
identitas secara langsung pada database referensi data kependudukan yang
tunggal, belum dapat berfungsi sebagai sarana verifikasi diri dari pengguna
sistem elektronik. Jika ditinjau dari ilmu daktiloskopi, mengenai cara
pengambilan sidik jari dapat dilakukan secara manual dengan cara rata (flat)
dan gilasan karet (rolled). Kedua cara ini dapat diberlakukan dengan
catatan hasilnya baik dan jelas. Bila sidik jari hendak dipergunakan sebagai
tanda tangan elektronik, maka harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan
dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik dan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012
Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
Penulis berpendapat, jika pengambilan sidik jari secara
elektronik, hasil cetaknya harus menjadi satu kesatuan dengan minuta akta. Bila
pembuatan akta secara elektronik telah dimungkinkan, maka sidik jari sebagai
tanda tangan elektronik harus menjadi suatu kesatuan dengan dokumen elektronik
tersebut, agar menjadi alat bukti yang sah. Kemudian apabila pada
suatu kesempatan penandatanganan ternyata penghadap menjadi pihak dalam lebih
dari satu akta, dimana seluruh
sidik jari penghadap cukup diambil sekali saja. Lembaran sidik jari cukup
dilekatkan pada satu minuta akta, dan kemudian pada minuta akta lainnya
dicantumkan keterangan bahwa sidik jari penghadap telah dilekatkan pada minuta
akta sebelumnya. Sedangkan bila data sidik jari elektronik digunakan lebih dari
sekali, maka hal tersebut harus tercatat dalam catatan (log) pemakaian
sidik jari penghadap untuk menerangkan perlekatannya pada akta.
Selanjutnya, Notaris perlu membekali diri dengan ilmu mengenai sidik jari serta
teknis mengambil sidik jari yang benar. Hal ini bertujuan agar alur-alur teraan
jari yang diambil dapat terbaca (legible), serta memiliki kekuatan
pembuktian yang sah.
Daftar Pustaka
Adjie, Habib, & Sumayyah, Dinah. (2015). Penafsiran
Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan
Notaris.
Aisyah, Nur. (2019). Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Kaitannya Tindak Pidana Penyalahgunaan
Narkoba Oleh Anak di Bawah Umur. Jurnal Al-Dustur, 2(1).
Amajihono, Kosmas Dohu. (2022). Kekuatan Hukum Kontrak
Elektronik. Jurnal Panah Keadilan, 1(2), 128–139.
Borman, M. Syahrul. (2019). Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat
Umum Dalam Perspektf Undang-Undang Jabatan Notaris. Kedudukan Notaris Sebagai
Pejabat Umum Dalam Perspektf Undang-Undang Jabatan Notaris, 3(1).
Dewi, Amelia Sri Kusuma. (2015). Penyelenggaraan RUPS melalui
Media Elektronik terkait Kewajiban Notaris Melekatkan Sidik Jari Penghadap. Arena
Hukum, 8(1), 108–126.
Lestari, Anis Dewi, & Damayanti, Meliana. (2018). Cakupan
Alat Bukti Sebagai Upaya Pemberantasan Kejahatan Siber. Al-Ahkam Jurnal Ilmu
Syari’ah Dan Hukum, 3(1), 47–68.
Mayana, Ranti Fauza, & Santika, Tisni. (2021). Legalitas
tanda tangan elektronik: posibilitas dan tantangan notary digitalization di
Indonesia. ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 4(2),
244–262.
Merlyani, Dwi, Yahanan, Annalisa, & Trisaka, Agus.
(2020). Kewajiban Pembacaan Akta Otentik Oleh Notaris Di Hadapan Penghadap
Dengan Konsep Cyber Notary. Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan,
9(1), 36–47.
Prastya, Komang Frisma Indra, Adnyani, Ni Ketut Sari, &
Ardhya, Si Ngurah. (2021). Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Jual
Beli Online Melalui E-Commerce Menurut Pasal 1320 Kuhperdata Dan Undang-Undang
Nomer 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Jurnal
Komunitas Yustisia, 4(2), 617–625.
Prehantoro, Prehantoro, Sugiarto, Anton Hutomo, & Lawolo,
Arisman. (2017). Kekuatan Sidik Jari Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam
Mengungkap Tindak Pidana Di Tingkat Penyidikan.
Priscyllia, Fanny. (2019). Perlindungan Privasi Data Pribadi
Perspektif Perbandingan Hukum. Jatiswara, 34(3), 239–249.
Setiawan, Daryanto. (2018). Dampak perkembangan teknologi
informasi dan komunikasi terhadap budaya. JURNAL SIMBOLIKA Research and
Learning in Communication Study, 4(1), 62–72.
Vitasari, Diana Agatha, & Musyafah, Aisyah Ayu. (2023).
Akibat Hukum Pembubuhan Cap Ibu Jari Sebagai Pengganti Tanda Tangan Dalam
Pembuatan Akta Notaris. AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam,
5(2), 1523–1536.
Winata, Femagresvica Budya. (2022). Kekuatan Sidik Jari Sebagai
Alat Bukti dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan. Transformasi
Hukum, 1(1), 23–34.
Yuserlina, Anny. (2017). Peranan sidik jari dalam proses
penyidikan untuk menentukan pelaku tindak pidana. JCH (Jurnal Cendekia
Hukum), 3(1), 46–60.